Kawasan kuliner berdiri di Pulau D atau Pulau Maju, Jakarta Utara. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Kawasan kuliner berdiri di Pulau D atau Pulau Maju, Jakarta Utara. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Gemerlap Bisnis Kuliner di Pulau Reklamasi

Nasional reklamasi teluk jakarta
Kautsar Widya Prabowo • 25 Januari 2019 08:13
Jakarta: Pulau D, Jakarta Utara, belakangan ini tampak memiliki kehidupan. Hal tersebut terlihat dengan berdirinya food street atau kawasan kuliner yang menyuguhkan beragam hidangan di dalam pulau buatan hasil reklamasi itu.
 
Alunan live music diwarnai lampu bohlam kuning yang terbentang serta aroma makanan menjadi mangnet bagi masyarakat Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan sekitarnya untuk datang. Keluarga hingga kawula muda silih berganti menempati kursi dan meja yang berjejer rapih.
 
Kurang lebih terdapat 28 gerai kuliner berdiri menjajakan makanan khas Indonesia hingga makanan khas Afrika. Masing-masing pedagang tak lupa untuk menawarkan setiap pengunjung yang bimbang untuk menyantap kudapan sesuai dengan selera.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bisnis kuliner di pulau yang kini dinamakan sebagai Pantai Maju ini pun dianggap menjanjikan. Ibrahim, pedagang sate madura, menuturkan lonjakan pengunjung kerap terjadi pada akhir pekan atau malam minggu. Ini berdampak terhadap peningkatan penjualan hingga dua kali lipat.
 
"Hari biasa bisa 20 porsi, kalau malam minggu bisa 40 porsi," katanya kepada Medcom.id, di lokasi, Kamis, 25 Januari 2019.
 
Pedagang yang telah menggeluti bisninya sejak 2008 silam optimistis lokasi tersebut memiliki potensi yang baik untuk mencari pundi-pundi rupiah. Hal tersebut diamati sejak ia membuka dagangnya kurang lebih dalam dua minggu belakangan ini.
 
"Kalalu lihat dalam dua minggu ini kayanya tidak butuh lama konsumennya akan meningkat, 20 porsi setiap harinya sudah bagus bisa muter perekonomian," imbuh dia.
 
Senada, Hendra, pedagang jus buah, juga mengakui pada malam minggu terdapat peningkatan permintaan dari pembeli. "Hari biasa 40 gelas (jus), kalau Sabtu Minggu bisa sampai 50 hingga 100 gelas," tutur dia.
 
Namun, pedagang-pedagang itu memilih bungkam ketika ditanyakan masalah legalitas usahanya. Pasalnya, lokasi ini tengah menjadi perbincangan lantaran pada Juni 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel kawasan itu dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IBM).
 
Bedasarkan pengamatan Medcom.id, terdapat 20 kuliner dengan bangunan permanen, serta ada sembilan pedagang dengan bangunan bersifat sementara. Pedagang mulai menjajakan dagangnya pada pukul 17.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.
 
Untuk memanjakan pengunjung yang datang, pihak pengelola menyediakan dua lokasi toilet umum. Ada petugas kemanan yang disiagakan berjumlah kurang lebih lima orang dan ada petugas kebersihan kurang lebih dua orang.
 

Kawasan kuliner di Pulau D atau Pulau Maju telah ramai dikunjungi pengunjung. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
 
Kondisi ini jauh berbeda dengan keadaan pada Juni 2018. Sebanyak 932 bangunan di dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D disegel. Bangunan itu terdiri dari 409 unit rumah, 212 unit ruko, dan 313 unit ruko yang sekaligus tempat tinggal.
 
"Pemprov DKI melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengolahan lahan ada pada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki izin," kata Anies di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis, 7 Juni 2018.
 
Bangunan-bangunan ini disegel lantaran melanggar beberapa aturan. Regulasi ini terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 
Baca: Anies Perintahkan Sekda Cek Perizinan Food Court Pulau D
 
Anies menyampaikan penyegelan bukti Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa tegas pada masyarakat dengan ekonomi kuat. Usai disegel, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan ditugaskan untuk mengawasi bangunan tersebut agar tidak ada kegiatan apa pun di tempat itu.
 
"Kami ingin semua mengikuti aturan yang ada," imbuh dia.
 
Melihat aktivitas di Pulau Maju, Anies memerintahkan Sekretaris daerah DKI Jakarta Saefullah memeriksa perizinan food court di lokasi. Dia pun mengelak jika Pemerintah DKI disebut kebobolan karena terdapat food court yang berdiri di Pulau Maju tanpa sepengetahuan.
 
Anies menegaskan siapa pun yang hendak melakukan kegiatan harus memiliki izin. Dia menugaskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan di Pulau Maju.
 


 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi