medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat diminta dapat menyelesaikan program Pemprov DKI Jakarta yang belum tuntas. Djarot memiliki waktu hingga Oktober.
"Pak Djarot harus lebih daripada Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.
Dia mengingatkan agar Djarot tegas dalam menjadi pemimpin Ibu Kota. Djarot juga harus bisa menyamai ritme kerja Ahok. "Itu saja saya mengimbau kepada Pak Djarot seperti itu," terangnya.
Baca: Djarot akan Lebih Keras, Cepat, dan Fokus
Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan kemitraan DPRD DKI dengan Djarot maupun Ahok selama ini tak ada masalah. Menurut dia, DPRD DKI kini sudah lebih baik, karena sistem pembahasan anggaran sudah terbuka untuk umum.
Artinya, tidak ada lagi istilah kamar sebelah, kamar kecil, atau kamar besar di DPRD DKI. "Jadi kita transparan sudah antara eksekutif dengan legislatif. Semua rapat komisi, terbuka. Rapat apapun terbuka saya bilang," jelas dia.
Menurut dia, keterbukaan ini tak lepas dari sistem anggaran yang terkunci e-budgeting. Sistem ini dibentuk sejak era kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI, sehingga pembahasan anggaran bisa transparan dan terstruktur. "Makanya kami minta ke Pak Djarot untuk sampai Oktober ini harus lebih teliti," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat diminta dapat menyelesaikan program Pemprov DKI Jakarta yang belum tuntas. Djarot memiliki waktu hingga Oktober.
"Pak Djarot harus lebih daripada Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.
Dia mengingatkan agar Djarot tegas dalam menjadi pemimpin Ibu Kota. Djarot juga harus bisa menyamai ritme kerja Ahok. "Itu saja saya mengimbau kepada Pak Djarot seperti itu," terangnya.
Baca: Djarot akan Lebih Keras, Cepat, dan Fokus
Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan kemitraan DPRD DKI dengan Djarot maupun Ahok selama ini tak ada masalah. Menurut dia, DPRD DKI kini sudah lebih baik, karena sistem pembahasan anggaran sudah terbuka untuk umum.
Artinya, tidak ada lagi istilah kamar sebelah, kamar kecil, atau kamar besar di DPRD DKI. "Jadi kita transparan sudah antara eksekutif dengan legislatif. Semua rapat komisi, terbuka. Rapat apapun terbuka saya bilang," jelas dia.
Menurut dia, keterbukaan ini tak lepas dari sistem anggaran yang terkunci e-budgeting. Sistem ini dibentuk sejak era kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI, sehingga pembahasan anggaran bisa transparan dan terstruktur. "Makanya kami minta ke Pak Djarot untuk sampai Oktober ini harus lebih teliti," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
