medcom.id, Jakarta: Djarot Saiful Hidayat yakin dirinya tidak akan kesulitan melanjutkan program gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Menurut Djarot, ia hanya menuntaskan beberapa program tersisa.
Periode 2012-2017, Jakarta silih berganti pemimpin. Awalnya Joko Widodo, lalu diganti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden pada 2014.
Dua tahun menjabat gubernur, Ahok mundur, karena dihukum dua tahun dalam kasus penodaan agama. Kemudian, anggota DPRD DKI mengusulkan Djarot sebagai gubernur dan dilantik pagi tadi oleh Jokowi.
Menurut Djarot, Jokowi, Ahok, dan dirinya adalah satu kesatuan. Ada kesinambungan yang harus dituntaskan dan dijaga.
"Setelah pak Jokowi memberikan landasan pembangunan di Jakarta, dipercepat oleh pak Basuki. Sekarang sisa empat bulan, dan kami sudah memberikan standar tata pemerintahan di Jakarta," kata Djarot usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.
Standar tata pemerintahan itu, lanjut dia, cukup tinggi. Ia juga berkali-kali berdiskusi dengan Ahok dalam memimpin Ibu Kota ini.
Sebelum pelantikan, ia sempat bertemu Ahok. Ahok berpesan agar Djarot segera menuntaskan sisa program dengan standar utama adalah tingkat kepuasan masyarakat.
"Tolong tingkat kepuasan masyarakat yang sudah 70% di zaman kita tetap dipertahankan, ditingkatkan," Djarot meniru pesan Ahok.
Karena itu, selama empat bulan ini Ahok akan bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus menyelesaikan beberapa program. Misalnya, program Jakarta Grosir di Kramat Jati.
Begitu juga, kata dia, dengan penyelesaian program Jakarta Mart. Jika program ini selesai dan berjalan, diharapkan harga bahan pokok stabil.
Menurut Djarot, semua pelayanan Pemprov DKI kini sudah menggunakan teknologi. Bekas Wali Kota Blitar ini juga akan fokus menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017. Ini berjalan sambil menunggu penyusunan APBD 2018.
Djarot juga berjanji penyelesaian APBDP menggunakan sistem baku dengan elektronik budgeting. Dengan begitu, semua akan pakai elektronik budgeting baik itu e-planing, e-budgeting, e-musrembang, sampai e-komponen.
Ia juga akan memasukkan seluruh kebutuhan Jakarta dengan e-katalog untuk menghindari korupsi. "Semuanya transparan dan terbuka," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Djarot Saiful Hidayat yakin dirinya tidak akan kesulitan melanjutkan program gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Menurut Djarot, ia hanya menuntaskan beberapa program tersisa.
Periode 2012-2017, Jakarta silih berganti pemimpin. Awalnya Joko Widodo, lalu diganti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden pada 2014.
Dua tahun menjabat gubernur, Ahok mundur, karena dihukum dua tahun dalam kasus penodaan agama. Kemudian, anggota DPRD DKI mengusulkan Djarot sebagai gubernur dan dilantik pagi tadi oleh Jokowi.
Menurut Djarot, Jokowi, Ahok, dan dirinya adalah satu kesatuan. Ada kesinambungan yang harus dituntaskan dan dijaga.
"Setelah pak Jokowi memberikan landasan pembangunan di Jakarta, dipercepat oleh pak Basuki. Sekarang sisa empat bulan, dan kami sudah memberikan standar tata pemerintahan di Jakarta," kata Djarot usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.
Standar tata pemerintahan itu, lanjut dia, cukup tinggi. Ia juga berkali-kali berdiskusi dengan Ahok dalam memimpin Ibu Kota ini.
Sebelum pelantikan, ia sempat bertemu Ahok. Ahok berpesan agar Djarot segera menuntaskan sisa program dengan standar utama adalah tingkat kepuasan masyarakat.
"Tolong tingkat kepuasan masyarakat yang sudah 70% di zaman kita tetap dipertahankan, ditingkatkan," Djarot meniru pesan Ahok.
Karena itu, selama empat bulan ini Ahok akan bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus menyelesaikan beberapa program. Misalnya, program Jakarta Grosir di Kramat Jati.
Begitu juga, kata dia, dengan penyelesaian program Jakarta Mart. Jika program ini selesai dan berjalan, diharapkan harga bahan pokok stabil.
Menurut Djarot, semua pelayanan Pemprov DKI kini sudah menggunakan teknologi. Bekas Wali Kota Blitar ini juga akan fokus menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017. Ini berjalan sambil menunggu penyusunan APBD 2018.
Djarot juga berjanji penyelesaian APBDP menggunakan sistem baku dengan elektronik budgeting. Dengan begitu, semua akan pakai elektronik budgeting baik itu e-planing, e-budgeting, e-musrembang, sampai e-komponen.
Ia juga akan memasukkan seluruh kebutuhan Jakarta dengan e-katalog untuk menghindari korupsi. "Semuanya transparan dan terbuka," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
