Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah rumah tapak tanpa uang muka (DP) di Rorotan bagian dari program Pemprov DKI Jakarta. Hal itu diamini Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Agustino Darmawan.
Agustino mengatakan Pemprov DKI tidak pernah memiliki rencana membangun rumah murah di Rorotan, Jakarta Utara. Hunian murah itu murni dikerjakan pihak swasta, PT Nusa Kirana.
"Itu memang bukan program Pemprov DKI. PT Nusa Kirana kan punya banyak tanah di Rorotan. Dia mau bantu Pemprov membangun rumah yang bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Ia punya agenda begitu. Saya bilang, silakan saja," kata Agustino saat dihubungi, Jakarta Pusat, Kamis 1 Maret 2018.
Sebelum proyek itu berjalan, Agustino sempat menawarkan skema pembayaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, PT Nusa Kirana memiliki skema sendiri.
"Oh ternyata dia punya skema sendiri. Bukan program FLPP. Kalau program FLPP kan banyak aturannya. Kita sedang membangun Pergub tentang DP nol dan BLUD dulu," ungkap dia.
Baca: Pengembang Groundbreaking Rumah DP Rp0 Tanpa Anies
Rumah tapak DP Rp0 di Rorotan dibanderol dengan harga Rp350 juta per unit. Sementara, harga rumah bersubsidi dengan skema pembiayaan FLPP di Jakarta hanya Rp148,5 juta.
Itu telah diatur dalam aturan Kementerian PUPR Nomor 425/KPTS/M tahun 2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh Melalui Harga Kredit/Pembiayaan Pemilikan Runah Sejahtera.
"Jadi kalau Rp350 juta per unit itu bukan FLPP. Tapi kalau dia punya aturan sendiri yang sifatnya ingin membantu masyarakat untuk memiliki rumah dan banyak yang berminat, apa salahnya?" Ujar Agustino.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal meletakkan batu pertama pembangunan hunian DP Rp0 di Rorotan. Anies enggan meresmikan lantaran merasa bukan program Pemprov.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GbmJyvyk" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah rumah tapak tanpa uang muka (DP) di Rorotan bagian dari program Pemprov DKI Jakarta. Hal itu diamini Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Agustino Darmawan.
Agustino mengatakan Pemprov DKI tidak pernah memiliki rencana membangun rumah murah di Rorotan, Jakarta Utara. Hunian murah itu murni dikerjakan pihak swasta, PT Nusa Kirana.
"Itu memang bukan program Pemprov DKI. PT Nusa Kirana kan punya banyak tanah di Rorotan. Dia mau bantu Pemprov membangun rumah yang bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Ia punya agenda begitu. Saya bilang, silakan saja," kata Agustino saat dihubungi, Jakarta Pusat, Kamis 1 Maret 2018.
Sebelum proyek itu berjalan, Agustino sempat menawarkan skema pembayaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, PT Nusa Kirana memiliki skema sendiri.
"Oh ternyata dia punya skema sendiri. Bukan program FLPP. Kalau program FLPP kan banyak aturannya. Kita sedang membangun Pergub tentang DP nol dan BLUD dulu," ungkap dia.
Baca: Pengembang Groundbreaking Rumah DP Rp0 Tanpa Anies
Rumah tapak DP Rp0 di Rorotan dibanderol dengan harga Rp350 juta per unit. Sementara, harga rumah bersubsidi dengan skema pembiayaan FLPP di Jakarta hanya Rp148,5 juta.
Itu telah diatur dalam aturan Kementerian PUPR Nomor 425/KPTS/M tahun 2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang Dapat Diperoleh Melalui Harga Kredit/Pembiayaan Pemilikan Runah Sejahtera.
"Jadi kalau Rp350 juta per unit itu bukan FLPP. Tapi kalau dia punya aturan sendiri yang sifatnya ingin membantu masyarakat untuk memiliki rumah dan banyak yang berminat, apa salahnya?" Ujar Agustino.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal meletakkan batu pertama pembangunan hunian DP Rp0 di Rorotan. Anies enggan meresmikan lantaran merasa bukan program Pemprov.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
