Selesaikan Kasus Stunting DKI, Pj Gubernur-Menkes Samakan Data

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Budi Hartono bertemu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Balai Kota Jakarta Pusat. Pertemuan itu sebagai upaya percepatan penurunan kasus stunting di Ibu Kota.  Heru mengatakan langkah awal dalam menyelesaikan kasus stunting dengan menyamakan data milik pemerintah pusat dan daerah. Data akan disesuaikan berdasarkan nama dan alamat.  "Data kami sudah punya Pak Menteri (Budi) sudah punya tinggal dikombinasikan saja mungkin satu sampai dua hari nanti Pak Menteri bisa menyampaikan (data)," ujar Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2023.  Sementara itu, Menkes Budi Gunadi menerangkan pihaknya masih menggunakan data survei gizi dalam mengetahui kasus stunting di daerah. Untuk DKI, tercatat telah menurun 14,8 persen.    Angka tersebut mendekati target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menurunkan stunting sebesar 14 persen pada 2024. Namun, data tersebut belum disesuikan berdasarkan nama dan alamat.  Dia bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan segera menyamakan data kasus stunting di Ibu Kota. Ditargetkan data yang berdasarkan nama dan alamat akan selesai dalam satu minggu.  "Karena DKI termasuk maju registrasi data by stunting, kita bandingkan data by name by address, dengan data survei seperti apa. Sehingga nanti jika ini sudah dekat akan pakai data by name by address," jelas Menkes.  Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan beberapa langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem serta stunting. Caranya, melalui penajamam data warga yang tergolong kemiskinan ekstrem serta memiliki anak yang termasuk stunting. "Pertama tentunya pendekatan secara preventif dan juga untuk yang sudah diidentifikasi sebagai stunted itu juga harus dilakukan pendekatan kuratif," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atikah Nur Rahmania dalam konferensi pers usai mengadakan rapat bersama BPS DKI dan BKKBN, Senin, 30 Januari 2023. Dari penajaman data tersebut, Pemprov DKI bakal melakukan penggambaran setiap warga guna melakukan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan warga. Dalam strategi nasional, kata dia, sudah ditentukan beberapa target yang harus diintervensi.