Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria/Medcom.id/Siti.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria/Medcom.id/Siti.

Pemprov DKI Enggan Surati Presiden Soal UU Ciptaker

Nasional pemprov dki Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Sri Yanti Nainggolan • 13 Oktober 2020 19:09
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak berniat mengirimi surat ke pemerintah pusat terkait penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pembolehan demontrasi dianggap mewakili aspirasi terkait hal itu.
 
"Saya kira melakukan unjuk rasa sudah langsung menyampaikan pada pemerintah pusat, kepada presiden, kementerian terkait, DPR, instansi terkait," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung Balai Kota DKI, Selasa, 13 Oktober 2020.
 
Pemprov DKI mempersilakan demo sebagai hak warga Jakarta. Namun, warga diminta menjaga ketertiban umum dan menyampaikan aspirasi dengan baik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Riza juga menyebut penyampaian surat oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah cukup. Keduanya mengirimkan surat aspirasi buruh dan pekerja untuk menangguhkan UU Ciptaker.
 
"Saya kira sudah cukup mewakili," ucap dia.
 
Baca:DPR Jamin Tak Susupkan Pasal di Finalisasi UU Ciptaker
 
Sebelumnya, Khofifah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar menangguhkan UU Cipta Kerja. Hal tersebut sesuai tuntutan buruh yang menggelar aksi menolak Omnibus Law di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
"Aspirasi mereka yang meminta gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri," kata Khofifah, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif