Perkampungan nelayan yang kumuh di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Foto: MI/Ramdani
Perkampungan nelayan yang kumuh di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Foto: MI/Ramdani

Penataan Kawasan Kumuh di DKI Terkendala Anggaran

Fachri Audhia Hafiez • 08 Agustus 2020 18:11
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku ada keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menata kawasan kumuh. Pada 2020, tidak ada alokasi anggaran.
 
Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan minimnya anggaran membuat Pemprov berencana melibatkan pelaku usaha. Mereka dirangkul melalui kolaborasi sosial berskala besar (KSBB).
 
"Kegiatan penataan kawasan kumuh diharapkan dapat juga dilakukan dengan mekanisme partisipasi dunia usaha," ujar Sarjoko kepada Medcom.id melalui pesan singkat, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sarjoko tak membeberkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membenahi permukiman kumuh. Namun, menilik usulan anggaran untuk program tersebut, penataan satu RW kumuh memakan dana sekitar Rp556 juta.
 
Anggaran tersebut berada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Secara total terdapat anggaran Rp25,5 miliar untuk program tersebut.
 
Nilai tersebut menuai polemik. DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran tersebut menjadi Rp11,6 miliar atau Rp451 juta per satu RW. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 memproyeksikan 200 RW ditata. 
 
Menilik salinan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022 dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, 10 RW rencananya ditata pada 2018. Pada 2019, ada 40 RW yang ditata; 2020 56 RW; 2021 46 RW; dan 2022 48 RW.
 
Program penataan permukiman kumuh memiliki tiga rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama berbasis community action plan (CAP) sebagai program terciptanya koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak yang menjadi acuan keberlanjutan program penataan kawasan.
 
Baca: DKI Kebut Penataan 200 RW Kumuh
 
Kegiatan kedua collaborative implementation program (CIP) sebagai langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP yang telah disusun. Proses CIP dilakukan melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.
 
Kegiatan ketiga pemantauan dan evaluasi. Hal itu bertujuan keberlanjutan penataan kumuh yang hasil rekomendasinya diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif