Jakarta: Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPPB) Ahmad Safrudin meminta pemerintah tidak mengabaikan usaha stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Apalagi, fasilitas ini memakan banyak dana.
"Investasi SPBG mencapai Rp500 miliar," kata Ahmad di kantor KPBB, Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat 27 September 2019.
Berdasarkan data KPBB, terdapat 45 SPBG pada 2016. Saat ini, hanya 23 SPBG yang masih beroperasi. Salah satu penyebab menurunnya jumlah SPBG ialah sulitnya balik modal, bahkan mendapat untung.
Menurut dia, jumlah transportasi berbahan bakar gas (BBG) masih rendah. Penggunaan BBG di Indonesia pernah berada di puncak. Pada 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat program gogas.
Kala itu, pemerintah memberi modal sebesar Rp2,6 triliun kepada Pertamina untuk menggarap BBG dari Depok, Jawa Barat, ke Jakarta Selatan. Jumlah SPBG pun meningkat pesat dari tujuh unit di 2010 menjadi 32 unit pada 2014.
"Penjualan BBG mencapai puncaknya pada 2014, yang mencapai 144.320 kiloliter setara premium (KLSP)," beber Ahmad.
Namun, penggunaan BBG terus menurun hingga 2018. Tahun lalu, KLSP BBG menjadi 69.760 KLSP.
Ahmad menjelaskan penurunan itu akibat lobi kendaraan diesel agar terus menggunakan solar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, mengakomodasi permintaan itu dan mengizinkan angkutan umum kembali memakai solar.
"Secara berangsur SPBG mulai tutup sebagai efek penurunan konsumennya," tutur dia.
Untuk itu, Ahmad mendorong Pemprov DKI mengambil langkah tegas. Menurut dia, penggunaan BBG serta SPBG yang memadai di sektor transportasi sangat penting.
"Jangan mentang-mentang (SPBG) investasi swasta lalu dibiarkan. Itu salah, harusnya dikawal," tegas dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDRw4ZK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPPB) Ahmad Safrudin meminta pemerintah tidak mengabaikan usaha stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Apalagi, fasilitas ini memakan banyak dana.
"Investasi SPBG mencapai Rp500 miliar," kata Ahmad di kantor KPBB, Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat 27 September 2019.
Berdasarkan data KPBB, terdapat 45 SPBG pada 2016. Saat ini, hanya 23 SPBG yang masih beroperasi. Salah satu penyebab menurunnya jumlah SPBG ialah sulitnya balik modal, bahkan mendapat untung.
Menurut dia, jumlah transportasi berbahan bakar gas (BBG) masih rendah. Penggunaan BBG di Indonesia pernah berada di puncak. Pada 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat program gogas.
Kala itu, pemerintah memberi modal sebesar Rp2,6 triliun kepada Pertamina untuk menggarap BBG dari Depok, Jawa Barat, ke Jakarta Selatan. Jumlah SPBG pun meningkat pesat dari tujuh unit di 2010 menjadi 32 unit pada 2014.
"Penjualan BBG mencapai puncaknya pada 2014, yang mencapai 144.320 kiloliter setara premium (KLSP)," beber Ahmad.
Namun,
penggunaan BBG terus menurun hingga 2018. Tahun lalu, KLSP BBG menjadi 69.760 KLSP.
Ahmad menjelaskan penurunan itu akibat lobi kendaraan diesel agar terus menggunakan solar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, mengakomodasi permintaan itu dan mengizinkan angkutan umum kembali memakai solar.
"Secara berangsur SPBG mulai tutup sebagai efek penurunan konsumennya," tutur dia.
Untuk itu, Ahmad mendorong Pemprov DKI mengambil langkah tegas. Menurut dia, penggunaan BBG serta SPBG yang memadai di sektor transportasi sangat penting.
"Jangan mentang-mentang (SPBG) investasi swasta lalu dibiarkan. Itu salah, harusnya dikawal," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
