Jakarta: Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengkaji ulang rencana penonaktifan nomor identitas kependudukan (NIK) warga. Mereka diminta melakukan validasi data sebelum menonaktifkan 194.777 NIK warga yang dikabarkan sudah tak tinggal lagi di Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan validasi harus dilakukan. Sebab, penonaktifan tersebut juga berdampaknpada aktivasi rekening bank, layanan BPJS Kesehatan, hingga zonasi sekolah.
“Makannya di kesempatan yang masih panjang ini Komisi A meminta untuk melakukan penundaan,” kata Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023.
Dalam tenggat penundaan, sambung Mujiyono, Dinas Dukcapil juga perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan angka atau berpotensi lebih sedikit dari angka yang telah diumumkan.
“Jangan terlalu cepat, sosialisasinya diperpanjang sekalian dimatangkan data yang ada apakah benar data 194 ribu, apakah lebih dari itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Dinas Dukcapil DKI Jakarta berencana menghapus 194 ribu data identitas kependudukan. Umumnya, data yang dinonaktifkan adalah data penduduk yang sudah pindah ke luar Jakarta namun belum memindahkan data kependudukannya dari DKI.
Data ini merupakan hasil penyaringan dari Data Konsolidasi Bersama (DKB) 2022. Dinas Dukcapil juga bekerja sama dengan RT, RW, hingga kader Dasawisma guna mendata warga yang sudah tidak lagi menetap di Ibukota namun masih terdaftar sebagai warga DKI Jakarta.
Tujuan penonaktifan ini adalah untuk memverifikasi data kependudukan, mendapatkan jumlah asli penduduk Jakarta, mengefisienkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, dan menghindari data ganda pemilih jelang Pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengkaji ulang rencana penonaktifan
nomor identitas kependudukan (NIK) warga. Mereka diminta melakukan validasi data sebelum menonaktifkan 194.777 NIK warga yang dikabarkan sudah tak tinggal lagi di Jakarta.
Ketua Komisi A
DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan validasi harus dilakukan. Sebab, penonaktifan tersebut juga berdampaknpada aktivasi rekening bank, layanan BPJS Kesehatan, hingga zonasi sekolah.
“Makannya di kesempatan yang masih panjang ini Komisi A meminta untuk melakukan penundaan,” kata Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023.
Dalam tenggat penundaan, sambung Mujiyono, Dinas Dukcapil juga perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan angka atau berpotensi lebih sedikit dari angka yang telah diumumkan.
“Jangan terlalu cepat, sosialisasinya diperpanjang sekalian dimatangkan data yang ada apakah benar data 194 ribu, apakah lebih dari itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Dinas Dukcapil DKI Jakarta berencana menghapus 194 ribu data identitas kependudukan. Umumnya, data yang dinonaktifkan adalah data penduduk yang sudah pindah ke luar Jakarta namun belum memindahkan data kependudukannya dari DKI.
Data ini merupakan hasil penyaringan dari Data Konsolidasi Bersama (DKB) 2022. Dinas Dukcapil juga bekerja sama dengan RT, RW, hingga kader Dasawisma guna mendata warga yang sudah tidak lagi menetap di Ibukota namun masih terdaftar sebagai warga DKI Jakarta.
Tujuan penonaktifan ini adalah untuk memverifikasi data kependudukan, mendapatkan jumlah asli penduduk Jakarta, mengefisienkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, dan menghindari data ganda pemilih jelang Pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
