Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko - Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko - Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Pemprov DKI Benahi Transportasi Kepulauan Seribu

Nasional kepulauan seribu
Theofilus Ifan Sucipto • 11 Juni 2019 18:01
Jakarta: Pemprov DKI tengah menyiapkan pengelolaan transportasi di Kepulauan Seribu. Pasalnya, animo masyarakat berwisata ke pulau terluar Jakarta itu semakin tinggi.
 
"Faktor media sosial dan pemberitaan terkait penataan perbaikan Kepulauan Seribu menjadi daya tarik bagi masyarakat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2019.
 
Sigit mengatakan animo itu harus diantisipasi. Salah satu caranya dengan menyediakan angkutan yang mengutamakan keselamatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Mereka sepakat menggunakan konsep trunkline (alat angkut), feeder (pengumpan), dan lastmile (mengangkut dari tempat tujuan) untuk transportasi.
 
Sigit mengatakan rencana induk pedoman (master plan) transportasi perairan sudah selesai sejak 2018. Artinya, rute layanan baik itu trunkline, feeder maupun lastmile sudah ada.
 
(Baca juga:Menhub Kritisi Penjualan Tiket Manual di Pelabuhan Kaliadem)
 
Sekarang, lanjut dia, hal yang perlu ditata adalah menentukan operator. Sebab, syarat mengoperasikan armada di laut membutuhkan spesifikasi tertentu.
 
Sigit mengatakan seringkali kapal rakyat tidak bisa mendapat payung hukum karena tidak memenuhi standar. Di sisi lain, kapal rakyat tidak bisa menjangkau semua dermaga atau pelabuhan sehingga pemerintah perlu membuat regulasi.
 
"Ini sesuatu yang dilematis," imbuh dia.
 
Dia mencontohkan kapal rakyat di Dermaga Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Meski jarak dermaga itu relatif dekat dengan Kepulauan Seribu, spesifikasi kapal mereka tidak sesuai standar sehingga tidak diberi izin berlayar.
 
Dishub, kata Sigit, telah berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Mereka siap mendukung realisasi rencana tersebut. "Misalnya apakah ada operasi penegakan hukum di sana. Karena fokus kita adalah bagaimana keselamatan tetap dijaga," pungkas dia.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif