Ketua Komnas Perempuan Azriana. Foto: Medcom.id/Cindy
Ketua Komnas Perempuan Azriana. Foto: Medcom.id/Cindy

Komnas Perempuan: Layanan Transportasi Online Rentan Pelecehan

Nasional ojek online taksi online
Cindy • 24 April 2019 19:45
Jakarta: Komisi Nasional Perempuan meminta pemerintah memperhatikan layanan transportasi online. Perlu regulasi tentang perlindungan masyarakat, khususnya perempuan, yang menggunakan layanan itu.
 
"Komnas perempuan melihat ini ruang baru yang harus terus dipantau karena memberi kerentanan pada perempuan untuk mengalami kekerasan terutama kekerasan seksual," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana di Kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019. 
 
Baca Juga: Regulasi Ojek Daring Diminta Diperluas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, ada hubungan antara kemajuan teknologi dengan peningkatan kekerasan seksual pada perempuan. Terlebih faktanya, mayoritas pengguna ojek daring adalah kaum hawa.
 
Untuk itu, pemerintah harus menjamin perempuan dari kekerasan saat menggunakan transportasi online. Ada prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP on BHR) yang bisa jadi dasar.
 
Penyedia layanan transportasi online harus didorong untuk mengacu pada aturan tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan-perusahaan pedlui pada resiko bisnis, dan dampak lanjutannya. 
 
"(Karena) Terjadinya kekerasan dalam ruang publik ini, tidak hanya ketika layanan aplikasi digunakan, bahkan juga bisa sesudahnya. Seperti penyalahgunaan nomor kontak dan identitas korban oleh perilaku," kata Azriana. 
 
Baca Juga: Negara Hadir untuk Ojek Online
 
Dia berharap pemerintah membentuk regulasi baru yang tak hanya digunakan untuk transportasi konvensional tapi juga online. Menurutnya, UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu diperbaharui seiring perkembangan teknologi di Indonesia. 
 
"Kita sudah harus bisa mempersiapkan supaya bagaimana regulasi untuk transportasi yang konvensional ini menjawab kebutuhan di dalam pengadaan transportasi yang konsepnya online," imbuhnya. 
 
Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tercatat dua kasus kekerasan seksual berupa pelecehan seksual yang terjadi lewat layanan transportasi online. 
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif