Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di kawasan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya)
Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di kawasan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya)

Regulasi Ojek Daring Diminta Diperluas

Nasional ojek online
Theofilus Ifan Sucipto • 24 April 2019 08:22
Jakarta: Asosiasi pengemudi ojek daring menaruh harapan bagi presiden terpilih. Mereka ingin keberlangsungan mata pencaharian mereka terus berlanjut melalui regulasi dan fasilitas yang jelas.
 
“Kami menaruh harapan pada Presiden dan Pemerintah RI periode 2019-2024 dengan program payung hukum bagi ojek online diteruskan dan diperluas,” kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono di Jakarta, Selasa 23 April 2019.
 
Igun juga meminta pemerintah membuat regulasi yang relevan dengan permasalahan kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan para mitranya. Secara khusus, kata dia, Garda memiliki cetak biru tuntutan dan aspirasi ojek daring.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Harapan Garda yang paling besar dan mendasar, lanjutnya, adalah Presiden RI dan Pemerintah RI dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mereka juga meminta DPR RI melakukan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 dengan mencantumkan roda dua dapat dijadikan angkutan umum khusus terbatas.
 
Baca juga:Peraturan Menteri tentang Ojek Daring Dinilai Menguntungkan
 
Igun ingin apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan memberi izin ojek daring beroperasi terus disempurnakan oleh pemimpin terpilih. Apalagi, kata dia, ojek daring telah diberikan payung hukum oleh Pemerintah RI dengan terbitnya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat pada 18 Maret lalu.
 
Dampak dari regulasi ini, lanjut Igun, tarif ojek daring diambilalih oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada 25 Maret lalu, Kemenhub menerbitkan Keputusan Kemenhub RI Nomor 348 tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
 
“Efeknya menaikkan tarif biaya jasa ojek online pada 1 Mei 2019 dan membaginya dalam tiga zona daerah biaya jasa,” kata dia.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif