medcom.id, Jakarta: Pemerintah belum memutuskan akan memberikan sertifikat Monumen Nasional (Monas) kepada Pemerintah DKI Jakarta atau Sekretariat Negara. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Monas punya sejarah yang erat dengan pemerintah pusat.
"Kalau kita lihat sejarahnya ini kan namanya Monas, Monumen Nasional, bukan monumen DKI, walaupun menjadi ikon DKI," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 22 Agustus 2017.
Kalla tak menampik DKI merupakan bagian dari pemerintah. Toh, DKI Jakarta juga memelihara salah satu ikon nasional tersebut. DKI membersihkan dan menata lingkungan Monas. Tapi, Monas dibangun Presiden pertama Indonesia Sukarno. Jika merujuk sejarah ini, Monas seharusnya menjadi urusan nasional.
"Namanya juga monumen nasional," kata Kalla.
Saat ditanyakan siapa yang paling berhak menerima sertifikat Monas, Kalla menjawab diplomatis. DKI Jakarta atau Sekretariat Negara pun sama saja.
"Saya belum cek sama Menteri Agraria (Sofyan Djalil), tapi negara lah, DKI (juga) negara, yang memelihara, menanam pohon, dan infrastrukturnya DKI juga," jelas Kalla.
Baca: Pemprov DKI Bakal Terima Sertifikat Monas
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sertifikat Monas sempat terjadi tarik ulur antara Pemprov DKI dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Djarot sudah meminta Presiden Jokowi untuk mencatatkan aset kawasan Monas sebagai milik Pemprov DKI.
"Kemarin, saya meminta Pak Presiden supaya dimasukkan ke dalam aset DKI, sehingga sertifikat atas nama DKI," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017.
Jika Monas sudah masuk aset DKI, maka Pemprov DKI bisa menganggarkan biaya perbaikan dan revitalisasi Monas melalui APBD. Selain itu, pengelolaan sepenuhnya bisa di bawah Pemprov DKI. Apalagi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas sudah terbentuk.
"Ya, ini sebaiknya diserahkan kepada DKI dan beliau (Jokowi) mengisyaratkan setuju," ujar dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah belum memutuskan akan memberikan sertifikat Monumen Nasional (Monas) kepada Pemerintah DKI Jakarta atau Sekretariat Negara. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Monas punya sejarah yang erat dengan pemerintah pusat.
"Kalau kita lihat sejarahnya ini kan namanya Monas, Monumen Nasional, bukan monumen DKI, walaupun menjadi ikon DKI," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 22 Agustus 2017.
Kalla tak menampik DKI merupakan bagian dari pemerintah. Toh, DKI Jakarta juga memelihara salah satu ikon nasional tersebut. DKI membersihkan dan menata lingkungan Monas. Tapi, Monas dibangun Presiden pertama Indonesia Sukarno. Jika merujuk sejarah ini, Monas seharusnya menjadi urusan nasional.
"Namanya juga monumen nasional," kata Kalla.
Saat ditanyakan siapa yang paling berhak menerima sertifikat Monas, Kalla menjawab diplomatis. DKI Jakarta atau Sekretariat Negara pun sama saja.
"Saya belum cek sama Menteri Agraria (Sofyan Djalil), tapi negara lah, DKI (juga) negara, yang memelihara, menanam pohon, dan infrastrukturnya DKI juga," jelas Kalla.
Baca: Pemprov DKI Bakal Terima Sertifikat Monas
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sertifikat Monas sempat terjadi tarik ulur antara Pemprov DKI dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Djarot sudah meminta Presiden Jokowi untuk mencatatkan aset kawasan Monas sebagai milik Pemprov DKI.
"Kemarin, saya meminta Pak Presiden supaya dimasukkan ke dalam aset DKI, sehingga sertifikat atas nama DKI," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017.
Jika Monas sudah masuk aset DKI, maka Pemprov DKI bisa menganggarkan biaya perbaikan dan revitalisasi Monas melalui APBD. Selain itu, pengelolaan sepenuhnya bisa di bawah Pemprov DKI. Apalagi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas sudah terbentuk.
"Ya, ini sebaiknya diserahkan kepada DKI dan beliau (Jokowi) mengisyaratkan setuju," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
