Anies Diminta Transparan dalam Menempatkan Pejabat

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta transparan dalam memilih dan menempatkan pejabat. Penunjukan diharap berdasarkan kinerja dan prestasi pejabat terkait.   Wakil Ketua PSI Jakarta Rian Ernest menilai pemerintahan Anies tidak transparan dalam melakukan mutasi, baik pemberhentian maupun penunjukan pejabat.   "Zaman Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), penggantian pejabat biasa terjadi. Bahkan sering. Hanya saja, Pak Ahok memberikan peringatan beberapa kali. Setidaknya ada arahan yang jelas dari pimpinan mengenai visi yang mau dituju beserta dengan ekspektasi gubernur terhadap PNS pelayan masyarakat. Tidak main asal berhentikan," kata ungkap Rian.   Dia mengungkapkan, prosedur pergantian seharusnya dilakukan berdasarkan laporan kinerja bukan dari laporan tertulis internal. Laporan kinerja ini didasarkan pada tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk melalui kanal SMS gubernur dan Qlue.   "Sekarang zaman Anies, tidak ada alasan jelas kenapa pejabat diganti. Bahkan banyak yang bingung kenapa tiba-tiba diganti. Jangan kembalikan Jakarta ke zaman feodal," ujar Rian. Baca: Dipensiunkan Gubernur Anies Rian juga menyoroti pencopotan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati yang hingga kini belum ada penggantinya. Menurut Rian, pergantian kepala Bappeda yang sering menjadi gatekeeper harus menjadi perhatian para pengawal anggaran dan pegiat anti-korupsi.   Rian mempertanyakan kenapa Bappeda dibiarkan kosong pada masa sangat kritis. Padahal, Bappeda terbukti mampu mengawal APBD dari praktik korupsi. Rian khawatir ada kesengajaan pengosongan jabatan Kepala Bappeda yang berpotensi terjadinya permainan anggaran menjelang tahun politik.   PSI mengimbau ICW serta Divisi Pencegahan KPK untuk mengawasi rawannya penganggaran APBD 2019. "Masih hangat di ingatan kita semua tindak tanduk DPRD DKI yang pro anggaran siluman dan menolak sistem e-budgeting. Kasus UPS, kasus reklamasi dan lainnya," katanya.