Jakarta: Biaya kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta dipangkas Rp40 miliar. Dari Rp 107,7 miliar menjadi 67,7 miliar.
Keputusan ini keluar setelah DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menggelar Badan Anggaran RAPBD 2018. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, anggaran sebelumnya terjadi kekeliruan dalam pengkalian.
"Jadi DPRD hanya sampaikan programnya tapi yang hitung satuan itu Sekwan. Kemarin saya ikut hitung dengan pimpinan, ternyata bisa dikurangi Rp40 miliar," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017.
Baca: Anggota DPRD Saling Tuding Pengusul Renovasi Kolam
Setelah dikurangi, anggaran kunker dewan sebesar Rp67,7 miliar untuk satu tahun. Taufik mengatakan, dana tersebut dalam posisi budget.
"Artinya, kita siapkan alokasinya dan belum tentu dipakai. Kalau kunker ke Banten atau Jabar kan enggak perlu pakai pesawat," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, anggaran kunker DPRD sudah dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Agustus 2017 lalu. "Saat itu masih Pak Djarot yang jabat," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta anggaran kunker diefisienkan. Ia ingin anggaran lebih berguna untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Saya pastikan itu ada payung hukumnya. Saya juga minta kepada seluruh dewan agar anggaran diefesiensikan," kata Prasetio, Senin, 27 November 2017.
Prasetio juga meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencoret anggaran untuk kolam ikan DPRD DKI Jakarta. Anggapan untuk kolam ikan mencapai Rp620 juta.
"Sekali lagi, saya minta kepada TAPD, Bu Tuty Bappeda agar anggaran kolam ikan dicoret. Itu gedung bukan gedung saya kok, bukan untuk memperkaya saya kok, itu gedung pemerintah," ungkapnya.
Baca: Sandi Bersyukur Anggaran Kolam Ikan DPRD Dicoret
Politikus PDI Perjuangan ini meminta seluruh Ketua Komisi untuk mengoreksi anggaran tiap SKPD. Ia meminta mereka mencoret anggaran yang tidak masuk akal.
"Kalau tidak terkoreksi saya yang akan koreksi, begitu dapat saya yang akan mencoret," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati bakal menindaklanjuti arahan Ketua DPRD DKI Jakarta. "Kita tidaklanjuti dan arahan efisiensi selanjutnya kami akan tunggu," imbuhnya.
Jakarta: Biaya kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta dipangkas Rp40 miliar. Dari Rp 107,7 miliar menjadi 67,7 miliar.
Keputusan ini keluar setelah DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menggelar Badan Anggaran RAPBD 2018. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, anggaran sebelumnya terjadi kekeliruan dalam pengkalian.
"Jadi DPRD hanya sampaikan programnya tapi yang hitung satuan itu Sekwan. Kemarin saya ikut hitung dengan pimpinan, ternyata bisa dikurangi Rp40 miliar," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017.
Baca:
Anggota DPRD Saling Tuding Pengusul Renovasi Kolam
Setelah dikurangi, anggaran kunker dewan sebesar Rp67,7 miliar untuk satu tahun. Taufik mengatakan, dana tersebut dalam posisi
budget.
"Artinya, kita siapkan alokasinya dan belum tentu dipakai. Kalau kunker ke Banten atau Jabar kan enggak perlu pakai pesawat," ujar dia.
Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, anggaran kunker DPRD sudah dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Agustus 2017 lalu. "Saat itu masih Pak Djarot yang jabat," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta anggaran kunker diefisienkan. Ia ingin anggaran lebih berguna untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Saya pastikan itu ada payung hukumnya. Saya juga minta kepada seluruh dewan agar anggaran diefesiensikan," kata Prasetio, Senin, 27 November 2017.
Prasetio juga meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencoret anggaran untuk kolam ikan DPRD DKI Jakarta. Anggapan untuk kolam ikan mencapai Rp620 juta.
"Sekali lagi, saya minta kepada TAPD, Bu Tuty Bappeda agar anggaran kolam ikan dicoret. Itu gedung bukan gedung saya kok, bukan untuk memperkaya saya kok, itu gedung pemerintah," ungkapnya.
Baca:
Sandi Bersyukur Anggaran Kolam Ikan DPRD Dicoret
Politikus PDI Perjuangan ini meminta seluruh Ketua Komisi untuk mengoreksi anggaran tiap SKPD. Ia meminta mereka mencoret anggaran yang tidak masuk akal.
"Kalau tidak terkoreksi saya yang akan koreksi, begitu dapat saya yang akan mencoret," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati bakal menindaklanjuti arahan Ketua DPRD DKI Jakarta. "Kita tidaklanjuti dan arahan efisiensi selanjutnya kami akan tunggu," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
