Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) meminta buruh mengutamakan dialog dalam menyuarakan usul kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Langkah ini dinilai lebih baik ketimbang demonstrasi di tengah pandemi covid-19.
"Kita duduk bersama-sama. Demo boleh, kita menghargai demokrasi, tetapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja, mencari solusi yang terbaik. Mengingat juga sekarang karena masih pandemi," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Kamis, 4 November 2021.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai pembuat kebijakan juga harus mendengar pendapat dari berbagai pihak. Pendapat buruh, kata Riza, akan didengarkan seperti halnya pendapat dari pengusaha sehingga diperlukan dialog bersama.
Dia meminta semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, menunggu keputusan terbaik dari Pemprov DKI. Pihaknya akan mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh. Prinsipnya, kata dia, semua harus baik dan senang.
Baca: Sudah Bertemu Buruh-Pengusaha, Pemprov DKI Sahkan UMP 2022 pada 19 November
Ariza menerangkan Pemprov tidak bisa memberikan keputusan yang hanya menyenangkan satu pihak. Pandemi covid-19 menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kenaikan UMP ke depan.
Serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dikabarkan akan menggelar unjuk rasa serentak di 26 provinsi pada Rabu, 10 November 2021. Mereka untuk meminta kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi itu akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati, atau wali kota di masing-masing daerah. Di Jakarta, aksi akan digelar di depan Balai Kota yang diikuti oleh 500-1.000 buruh.
Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub)
DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) meminta buruh mengutamakan dialog dalam menyuarakan usul kenaikan
upah minimum provinsi (UMP). Langkah ini dinilai lebih baik ketimbang demonstrasi di tengah pandemi covid-19.
"Kita duduk bersama-sama. Demo boleh, kita menghargai demokrasi, tetapi sebaiknya kita berdialog, berunding dalam satu meja, mencari solusi yang terbaik. Mengingat juga sekarang karena masih pandemi," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Kamis, 4 November 2021.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai pembuat kebijakan juga harus mendengar pendapat dari berbagai pihak. Pendapat
buruh, kata Riza, akan didengarkan seperti halnya pendapat dari pengusaha sehingga diperlukan dialog bersama.
Dia meminta semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, menunggu keputusan terbaik dari Pemprov DKI. Pihaknya akan mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh. Prinsipnya, kata dia, semua harus baik dan senang.
Baca:
Sudah Bertemu Buruh-Pengusaha, Pemprov DKI Sahkan UMP 2022 pada 19 November
Ariza menerangkan Pemprov tidak bisa memberikan keputusan yang hanya menyenangkan satu pihak. Pandemi covid-19 menjadi pertimbangan penting untuk menentukan kenaikan UMP ke depan.
Serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dikabarkan akan menggelar unjuk rasa serentak di 26 provinsi pada Rabu, 10 November 2021. Mereka untuk meminta kenaikan UMP 2022 sebesar 7-10 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi itu akan dipusatkan di depan kantor gubernur, bupati, atau wali kota di masing-masing daerah. Di Jakarta, aksi akan digelar di depan Balai Kota yang diikuti oleh 500-1.000 buruh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
