Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta masyarakat DKI Jakarta tidak menggelar unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal itu berisiko menimbulkan klaster baru covid-19.
"Jadi amat sangat mohon jangan demo karena datanya menunjukkan Jakarta sedang bagus. Jadi tidak ada alasan untuk demo (menolak PPKM) karena hasilnya baik," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 IDI Zubairi Djoerban di Jakarta, Jumat, 23 Juli 2021.
Menurut dia, unjuk rasa seperti long march berpotensi mengumpulkan banyak orang. Masyarakat, kata dia, bisa menyuarakan pandangan menggunakan cara lain apabila terjadi silang pendapat terkait perpanjangan PPKM.
Baca: Revisi Perda Covid-19 Disebut Muncul Karena Masalah Anggaran Satpol PP
Publik bisa memanfaatkan diskusi daring, membuat keterangan pers, atau menyajikan konten penolakan melalui media sosial. Hal ini penting mengingat positivity rate di DKI dalam seminggu terakhir menurun dari 40 menjadi 25,7 persen sejak adanya PPKM darurat.
"Data (positivity rate) turun (dalam sepekan terakhir) itu menunjukkan bahwa penerapan PPKM selama sepekan terakhir di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil," kata Zubairi.
Zubairi meminta masyarakat berpikir ulang apabila ingin menolak PPKM. Dia mengingatkan aksi masyarakat tidak boleh kontraproduktif dengan cita-cita menghentikan pandemi.
"Karena tujuan demo kan untuk mengatasi masalah covid-19. Sekarang sudah mulai teratasi pelan-pelan, turun dari 40 ke 25,7 persen positivity rate seminggu terakhir di Jakarta," ujar Zubairi.
Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta masyarakat
DKI Jakarta tidak menggelar unjuk rasa menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM). Hal itu berisiko menimbulkan klaster baru covid-19.
"Jadi amat sangat mohon jangan demo karena datanya menunjukkan Jakarta sedang bagus. Jadi tidak ada alasan untuk demo (menolak PPKM) karena hasilnya baik," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 IDI Zubairi Djoerban di Jakarta, Jumat, 23 Juli 2021.
Menurut dia, unjuk rasa seperti
long march berpotensi mengumpulkan banyak orang. Masyarakat, kata dia, bisa menyuarakan pandangan menggunakan cara lain apabila terjadi silang pendapat terkait perpanjangan PPKM.
Baca:
Revisi Perda Covid-19 Disebut Muncul Karena Masalah Anggaran Satpol PP
Publik bisa memanfaatkan diskusi daring, membuat keterangan pers, atau menyajikan konten penolakan melalui media sosial. Hal ini penting mengingat
positivity rate di DKI dalam seminggu terakhir menurun dari 40 menjadi 25,7 persen sejak adanya PPKM darurat.
"Data (
positivity rate) turun (dalam sepekan terakhir) itu menunjukkan bahwa penerapan PPKM selama sepekan terakhir di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil," kata Zubairi.
Zubairi meminta masyarakat berpikir ulang apabila ingin menolak PPKM. Dia mengingatkan aksi masyarakat tidak boleh kontraproduktif dengan cita-cita menghentikan pandemi.
"Karena tujuan demo kan untuk mengatasi masalah covid-19. Sekarang sudah mulai teratasi pelan-pelan, turun dari 40 ke 25,7 persen
positivity rate seminggu terakhir di Jakarta," ujar Zubairi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)