Jakarta: Alumni 212 mengancam akan membawa massa lebih banyak jika saham PT Delta Djakarta tbk, produsen Anker bir, tidak dijual. Mereka bakal menyambangi gedung DPRD lagi pekan depan.
"Hari ini hanya pemanasan. Jumat depan dipersiapkan kembali dengan massa yang lebih besar," kata perwakilan massa, Jawara Brigade 411, Basir di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2019.
Basir meminta DPRD DKI bijak memutuskan kelanjutan saham PT Delta Djakarta tbk. Keputusan itu, kata Basir, menentukan masa depan rakyat Ibu Kota.
"Rakyat Betawi mengharapkan ada putusan dari DPRD. Untuk generasi kita dari sekarang pihak DPRD mengambil keputusan, kalau soal agama tidak perlu main-main dan adanya ketegasan dari pihak DPRD," kata Basir.
Keputusan paling tepat, kata dia, adalah menjual saham perusahaan yang menjual minuman keras itu. Jika tidak, para Jawara di Jakarta akan bertindak.
"DPRD bisa mengakomodir kemauan kami. Jika tuntutan tidak dipenuhi kami akan datang dengan massa yang lebih besar dengan ada atraksi Jawara," tutur Basir.
(Baca juga: Anies: Jakarta Butuh Air Bersih Bukan Bir)
Hari ini massa alumni 212 menyambangi gedung DPRD DKI. Mereka meminta DPRD segera menyetujui penjualan saham PT Delta Djakarta tbk.
"Kita tidak mau dibohongi, ayo kita dialog di sini secara terbuka. Kami mau steril dari makanan dan minuman kita yang bersifat haram," ujar Orator di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 8 Maret 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mengirimkan surat pelepasan dan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk ke DPRD sejak Mei 2018. Hingga kini, keputusan penjualan tertahan di DPRD.
Menurut dia, dana dari penjualan saham bakal lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota. Pasalnya, dia melihat pemasukan dari perusahaan bir untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga kecil.
"Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu (pendapatan saham) menjadi kecil sekali dari situ," jelas Anies.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Jakarta: Alumni 212 mengancam akan membawa massa lebih banyak jika saham PT Delta Djakarta tbk, produsen Anker bir, tidak dijual. Mereka bakal menyambangi gedung DPRD lagi pekan depan.
"Hari ini hanya pemanasan. Jumat depan dipersiapkan kembali dengan massa yang lebih besar," kata perwakilan massa, Jawara Brigade 411, Basir di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2019.
Basir meminta DPRD DKI bijak memutuskan kelanjutan saham PT Delta Djakarta tbk. Keputusan itu, kata Basir, menentukan masa depan rakyat Ibu Kota.
"Rakyat Betawi mengharapkan ada putusan dari DPRD. Untuk generasi kita dari sekarang pihak DPRD mengambil keputusan, kalau soal agama tidak perlu main-main dan adanya ketegasan dari pihak DPRD," kata Basir.
Keputusan paling tepat, kata dia, adalah menjual saham perusahaan yang menjual minuman keras itu. Jika tidak, para Jawara di Jakarta akan bertindak.
"DPRD bisa mengakomodir kemauan kami. Jika tuntutan tidak dipenuhi kami akan datang dengan massa yang lebih besar dengan ada atraksi Jawara," tutur Basir.
(Baca juga:
Anies: Jakarta Butuh Air Bersih Bukan Bir)
Hari ini massa alumni 212 menyambangi gedung DPRD DKI. Mereka meminta DPRD segera menyetujui penjualan saham PT Delta Djakarta tbk.
"Kita tidak mau dibohongi, ayo kita dialog di sini secara terbuka. Kami mau steril dari makanan dan minuman kita yang bersifat haram," ujar Orator di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 8 Maret 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah mengirimkan surat pelepasan dan penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk ke DPRD sejak Mei 2018. Hingga kini, keputusan penjualan tertahan di DPRD.
Menurut dia, dana dari penjualan saham bakal lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota. Pasalnya, dia melihat pemasukan dari perusahaan bir untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga kecil.
"Nambahnya cuma segitu-segitu juga uangnya. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang, itu (pendapatan saham) menjadi kecil sekali dari situ," jelas Anies.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebanyak 26,25 persen. Nilai ini adalah gabungan antara 23,34 persen saham Pemprov DKI serta 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta (BP IPM Jaya) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang akhirnya bubar pada 2000.
Pemprov DKI memiliki saham tersebut sejak 1970. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan 2018, Pemprov DKI mendapatkan setoran dividen sebesar Rp208 miliar dari kepemilikan saham ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
