Tak Sesuai Janji, Anggaran Tunjangan PNS DKI 2021 Dipertanyakan

Jakarta: Anggaran tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2021 dipertanyakan. Duit Rp22,8 triliun yang dianggarkan dinilai tak sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Mengapa hanya dianggarkan Rp22,8 triliun?" ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Viani Limardi, melalui keterangan tertulis, Kamis, 5 November 2020. Menurut dia, Anies memotong tunjangan PNS 75 persen pada Mei 2020. Kebijakan tersebut membuat belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 turun dari Rp20,8 triliun menjadi Rp16 triliun.  Viani menyebut ada sisa 25 persen sisa tunjangan yang dijanjikan cair pada 2021. Asumsinya, kebutuhan anggaran belanja pegawai pada APBD 2020 dan 2021 tak berbeda, yakni mencapai Rp20,8 triliun. Sehingga, total belanja pegawai 2021 seharusnya mencapai Rp25,6 triliun. Baca: Target Penerimaan Pajak Rp41,5 T DKI Dinilai Tak Realistis "Artinya ada kekurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp2,8 triliun," kata dia. Selain itu, Viani juga menyoroti target pajak yang terlalu tinggi. Hal itu disebut menurunkan pendapatan daerah Rp4,9 triliun.  Target pajak daerah tahun depan adalah Rp41,5 triliun. Sementara itu, Viani memprediksi angka yang sesuai adalah Rp36,6 triliun. Ramalan itu didasari hitungan data realisasi 2019. "Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI bisa mengalami defisit sebesar Rp 7,7 triliun di tahun 2021," kata Viani.