Jakarta: Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak rehabilitasi 38 kantor camat dan lurah yang diusulkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 dievaluasi. Pengkajian menyeluruh diperlukan agar program tepat sasaran.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah memerinci rehab kantor camat dan lurah itu diusulkan lima kota administrasi dan satu kabupaten. Anggaran yang diajukan variatif, mulai dari Rp1,6 miliar sampai Rp67,7 miliar.
"Ini harus diperhatikan, apakah itu memang sudah menjadi suatu kebutuhan? Makanya kami minta didata, diselidiki, dipelajari, dan dievaluasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan apakah ini harus diprioritaskan?" ujar Nasrullah di Jakarta, Selasa, 2 November 2021.
Menurut dia, pemerintah kota harus secepatnya menyerahkan hasil evaluasi 38 gedung itu apabila benar-benar perlu direhab sesuai standarisasi. Dengan begitu, rehab diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik dengan optimal.
Baca: Komisi D DPRD DKI Perketat Usulan Hibah untuk 2022
"Kita tunggu berdasarkan analisis kebutuhannya, kalau itu memang terpenuhi, maka akan kita setujui. Kita berharap dengan itu, kebutuhan masyarakat terpenuhi dari segi keindahan, kerapian, dan kenyamanan," tutur dia.
Kepala Biro Pemerintahan DKI Andriansyah menjelaskan rehab gedung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standarisasi Gedung Kantor Camat, Lurah, dan Rumah Dinas. Hal ini dianggap penting.
"Karena berkaitan dengan pelayanan publik agar pelayanan lebih nyaman dan kualitasnya lebih baik lagi," ucap Andriansyah.
Andriansyah juga memastikan kegiatan itu sesuai dengan target RPJMD, yakni ada 391 bangunan kantor camat, kantor lurah, dan rumah dinas yang perlu direhab hingga 2022. Sampai saat ini, baru 353 kantor selesai diperbaiki dan tersisa 38 gedung lagi.
"Dua tahun sempat tertunda karena mengalami refocusing sehingga masih ada tundaan 38. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa disetujui dan bisa diselesaikan tepat waktu," ujar Andriansyah.
Sebanyak 38 bangunan kantor camat, kantor lurah, dan rumah dinas yang diusulkan direhab, di antaranya empat bangunan dengan anggaran Rp22,2 miliar di Jakarta Pusat, dan enam dengan anggaran Rp67,7 miliar di Jakarta Utara. Sebanyak lima bangunan dengan anggaran Rp36,3 miliar ada di Jakarta Barat, 18 dengan anggaran Rp35,4 miliar di Jakarta Selatan, empat dengan anggaran Rp33,9 miliar di Jakarta Timur, dan satu dengan anggaran Rp1,6 miliar di Kepulauan Seribu.
Jakarta: Komisi A
DPRD DKI Jakarta mendesak rehabilitasi 38 kantor camat dan lurah yang diusulkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 dievaluasi. Pengkajian menyeluruh diperlukan agar program tepat sasaran.
Sekretaris Komisi A
DPRD DKI Jakarta Nasrullah memerinci rehab kantor camat dan lurah itu diusulkan lima kota administrasi dan satu kabupaten. Anggaran yang diajukan variatif, mulai dari Rp1,6 miliar sampai Rp67,7 miliar.
"Ini harus diperhatikan, apakah itu memang sudah menjadi suatu kebutuhan? Makanya kami minta didata, diselidiki, dipelajari, dan dievaluasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan apakah ini harus diprioritaskan?" ujar Nasrullah di Jakarta, Selasa, 2 November 2021.
Menurut dia, pemerintah kota harus secepatnya menyerahkan hasil evaluasi 38 gedung itu apabila benar-benar perlu direhab sesuai standarisasi. Dengan begitu, rehab diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik dengan optimal.
Baca:
Komisi D DPRD DKI Perketat Usulan Hibah untuk 2022
"Kita tunggu berdasarkan analisis kebutuhannya, kalau itu memang terpenuhi, maka akan kita setujui. Kita berharap dengan itu, kebutuhan masyarakat terpenuhi dari segi keindahan, kerapian, dan kenyamanan," tutur dia.
Kepala Biro Pemerintahan
DKI Andriansyah menjelaskan rehab gedung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standarisasi Gedung Kantor Camat, Lurah, dan Rumah Dinas. Hal ini dianggap penting.
"Karena berkaitan dengan pelayanan publik agar pelayanan lebih nyaman dan kualitasnya lebih baik lagi," ucap Andriansyah.
Andriansyah juga memastikan kegiatan itu sesuai dengan target RPJMD, yakni ada 391 bangunan kantor camat, kantor lurah, dan rumah dinas yang perlu direhab hingga 2022. Sampai saat ini, baru 353 kantor selesai diperbaiki dan tersisa 38 gedung lagi.
"Dua tahun sempat tertunda karena mengalami
refocusing sehingga masih ada tundaan 38. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa disetujui dan bisa diselesaikan tepat waktu," ujar Andriansyah.
Sebanyak 38 bangunan kantor camat, kantor lurah, dan rumah dinas yang diusulkan direhab, di antaranya empat bangunan dengan anggaran Rp22,2 miliar di Jakarta Pusat, dan enam dengan anggaran Rp67,7 miliar di Jakarta Utara. Sebanyak lima bangunan dengan anggaran Rp36,3 miliar ada di Jakarta Barat, 18 dengan anggaran Rp35,4 miliar di Jakarta Selatan, empat dengan anggaran Rp33,9 miliar di Jakarta Timur, dan satu dengan anggaran Rp1,6 miliar di Kepulauan Seribu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
