Jakarta: Salah satu warga terdampak pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Ali, mengeluhkan ihwal transparansi pembayaran ganti rugi lahan. Ia pun menyampaikan hal tersebut pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dirut PT MRT Jakarta William P. Sabandar.
"Saya keluarga Betawi, saya tinggal di Cipete. Kami mendukung apa yang buat negara kita maju. Tapi kenapa pembayaran pembebasan lahan tidak transparan," kata Ali di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.
Ali dan keluarganya, H. Satiri telah melepas tanahnya pada 2012 lalu. Saat itu, tak ada proses tawar menawar harga.
"Kita enggak tawar menawar lagi. Kita langsung dikasih NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Selesai, dibayar, koefisien lantai bangunan (KLB) kita 3,5 dari harga," kata dia.
Ia pun menyayangkan harga KLB yang berada di bawah standar. Padahal, tanah miliknya berada di kawasan strategis.
"Ini kan untuk stasiun, tambahkan dong KLB-nya. Kalau 14 enggak mungkin, ya lima lah," ungkapnya.
(Baca juga: MRT Dipastikan Beroperasi Maret 2019)
Kendati begitu, dia tetap mendukung kehadiran MRT sebagai moda transportasi masal. Dalam kesempatan yang sama, Anies mengapresiasi 357 warga yang bersedia menjual lahannya untuk pembangunan MRT.
"Ini buka soal ganti untung atau berbagi untung atau ganti rugi, bukan. Ini adalah sebuah kontribusi bapak ibu sekalian atas pembangunan proyek yang bersejarah, ini MRT pertama di Indonesia," ungkap Anies.
Mantan Menteri Pendidikan ini pun berniat akan menggunakan MRT menuju kantornya. "Nantilah kalau sudah jadi, deket rumah. Enak, pas," pungkasnya.
Jakarta: Salah satu warga terdampak pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Ali, mengeluhkan ihwal transparansi pembayaran ganti rugi lahan. Ia pun menyampaikan hal tersebut pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dirut PT MRT Jakarta William P. Sabandar.
"Saya keluarga Betawi, saya tinggal di Cipete. Kami mendukung apa yang buat negara kita maju. Tapi kenapa pembayaran pembebasan lahan tidak transparan," kata Ali di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.
Ali dan keluarganya, H. Satiri telah melepas tanahnya pada 2012 lalu. Saat itu, tak ada proses tawar menawar harga.
"Kita enggak tawar menawar lagi. Kita langsung dikasih NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Selesai, dibayar, koefisien lantai bangunan (KLB) kita 3,5 dari harga," kata dia.
Ia pun menyayangkan harga KLB yang berada di bawah standar. Padahal, tanah miliknya berada di kawasan strategis.
"Ini kan untuk stasiun, tambahkan dong KLB-nya. Kalau 14 enggak mungkin, ya lima lah," ungkapnya.
(Baca juga:
MRT Dipastikan Beroperasi Maret 2019)
Kendati begitu, dia tetap mendukung kehadiran MRT sebagai moda transportasi masal. Dalam kesempatan yang sama, Anies mengapresiasi 357 warga yang bersedia menjual lahannya untuk pembangunan MRT.
"Ini buka soal ganti untung atau berbagi untung atau ganti rugi, bukan. Ini adalah sebuah kontribusi bapak ibu sekalian atas pembangunan proyek yang bersejarah, ini MRT pertama di Indonesia," ungkap Anies.
Mantan Menteri Pendidikan ini pun berniat akan menggunakan MRT menuju kantornya. "Nantilah kalau sudah jadi, deket rumah. Enak, pas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
