Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, meminta Pemerintah Provinsi DKI menambah anggaran penanganan virus korona (covid-19). Penambahan untuk memenuhi hak masyarakat ketika karantina wilayah diberlakukan.
"Siapkan paling tidak Rp5 triliun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita tidak sedikit, pangkas APBD kita yang bisa dipangkas," ujar Zita di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
Ia mengusulkan anggaran kunjungan kerja DPRD dialokasikan ke penambahan tersebut. Dengan demikian, karantina tak mengabaikan hak pangan bagi rakyat. Sebab, banyak protes atas wacana kebijakan itu.
Baca: 428 Pasien Dirawat di Wisma Atlet, 105 Positif Korona
"Dari guru PAUD, sopir angkot, sopir taksi, ojek pangkalan, dan ojek online, mereka itu kalau tidak bekerja pasti tidak bisa makan," kata dia.
Grafis/Medcom.id.
Penambahan anggaran Rp5 triliun harus dikawal dengan baik. Termasuk dalam pendistribusian dana atau bahan pokok terkait ke masyarakat.
"Didata warga dari perekonomiannya, siapa yang sudah lansia dan yang tinggal sendiri, serta yang memiliki penyakit khusus," ujar Zita.
Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan ratusan miliar untuk penanggulangan covid-19. Dana diambil dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) APBD DKI Jakarta.
"Instruksi Sekretaris Daerah (Saefullah) sudah keluar, ada penambahan Rp130 miliar untuk penanganan covid-19," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.
Dasar hukumnya yakni Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020. Pemprov DKI Jakarta mengambil Rp135 miliar dari Rp188 miliar anggaran BTT.
Mujiyono mengungkapkan anggaran Rp130 miliar untuk kebutuhan rumah sakit bakal diserahkan melalui Dinas Kesehatan DKI. "Dana untuk menyetok alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien korona," kata dia.
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, meminta Pemerintah Provinsi DKI menambah anggaran penanganan virus korona (covid-19). Penambahan untuk memenuhi hak masyarakat ketika karantina wilayah diberlakukan.
"Siapkan paling tidak Rp5 triliun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita tidak sedikit, pangkas APBD kita yang bisa dipangkas," ujar Zita di Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
Ia mengusulkan anggaran kunjungan kerja DPRD dialokasikan ke penambahan tersebut. Dengan demikian, karantina tak mengabaikan hak pangan bagi rakyat. Sebab, banyak protes atas wacana kebijakan itu.
Baca:
428 Pasien Dirawat di Wisma Atlet, 105 Positif Korona
"Dari guru PAUD, sopir angkot, sopir taksi, ojek pangkalan, dan ojek online, mereka itu kalau tidak bekerja pasti tidak bisa makan," kata dia.
Grafis/Medcom.id.
Penambahan anggaran Rp5 triliun harus dikawal dengan baik. Termasuk dalam pendistribusian dana atau bahan pokok terkait ke masyarakat.
"Didata warga dari perekonomiannya, siapa yang sudah lansia dan yang tinggal sendiri, serta yang memiliki penyakit khusus," ujar Zita.
Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan ratusan miliar untuk penanggulangan covid-19. Dana diambil dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) APBD DKI Jakarta.
"Instruksi Sekretaris Daerah (Saefullah) sudah keluar, ada penambahan Rp130 miliar untuk penanganan covid-19," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.
Dasar hukumnya yakni Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020. Pemprov DKI Jakarta mengambil Rp135 miliar dari Rp188 miliar anggaran BTT.
Mujiyono mengungkapkan anggaran Rp130 miliar untuk kebutuhan rumah sakit bakal diserahkan melalui Dinas Kesehatan DKI. "Dana untuk menyetok alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan yang kontak langsung dengan pasien korona," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
