Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat Raperda APBD 2020. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat Raperda APBD 2020. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan

APBD DKI 2020 Direncanakan Naik 1,22 Persen

Nasional kisruh apbd dki
Sri Yanti Nainggolan • 03 Desember 2019 17:04
Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 naik 1,22%. Anggaran dialokasikan ke sejumlah hal.
 
"Total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Rp87,95 triliun atau meningkat sebesar 1,22% dibandingkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Rp86,89 triliun," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat Raperda APBD 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Anies memerinci pendapatan daerah 2020 direncanakan Rp82,19 triliun. Angka itu meningkat 9,60% dibandingkan tahun 2019 senilai Rp74,99 triliun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rencana pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah Rp57,56 triliun; dana perimbangan Rp21,61 triliun; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp3,01 triliun.
 
Rencana pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah Rp50,17 triliun; retribusi daerah Rp755,75 miliar; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp750 miliar; serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp5,88 triliun.
 
Kemudian, dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil Rp17,82 triliun dan dana alokasi khusus Rp3,79 triliun.
 
Terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah Rp2,95 triliun dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp62,61 miliar.
 
Sementara itu, belanja daerah 2020 direncanakan Rp79,61 triliun. Angka meningkat 2,26% dibandingkan Perubahan APBD 2019 Rp77,85 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
 
Belanja tidak langsung dialokasikan Rp34,76 yang meliputi belanja pegawai Rp20,84 triliun; belanja bunga Rp76,00 miliar; belanja subsidi Rp5,57 triliun; belanja hibah Rp2,54 triliun; belanja bantuan sosial Rp.4,80 triliun; belanja bantuan keuangan Rp576,99 miliar; serta belanja tidak terduga Rp335,53 miliar.
 
Kemudian, belanja langsung dialokasikan Rp44,84 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan buat belanja pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kegiatan strategis daerah dan pemenuhan belanja prioritas daerah lainnya, serta peningkatan penghasilan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) berupa peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif