Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto: Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan

PDI Perjuangan Minta Anies Tak Cari Kambing Hitam

Nasional kisruh apbd dki
Sri Yanti Nainggolan • 31 Oktober 2019 15:41
Jakarta: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan tak mencari kambing hitam soal kesalahan dalam situs APBD DKI Jakarta 2020. Kisruh ini dianggap akibat perencanaan yang tak matang.
 
"Prinsipnya gini, jangan karena kesalahan dalam proses penganggaran atau proses perencanaan yang dilakukan anak buah, menyalahkan orang lain," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Menurut dia, pembuat anggaran tak tahu secara detail komponen yang dimasukkan dalam data tersebut.Dia menyarankan Pemprov membuat pelatihan khusus perencanaan karena tak ada perubahan signifikan dari tahun ke tahun, hanya pengulangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Makanya banyak program-program yang notabene bukan jadi kebutuhan masyarakat itu diprogramkan. Sementara yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu tidak dianggarkan dengan alasan efisiensi," papar dia.
 
Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua juga merasa respons Anies kurang tepat sebagai pemimpin. Anies dianggap punya andil dalam masalah ini.
 
"Artinya, kalau ada kesalahan itu tanggung jawab pimpinan. Kalau ada kesalahan, kita perbaiki bersama," jelas kader Partai Gerindra itu.
 
Kejanggalan penyusunan anggaran Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Teranyar, anggaran Rp82,8 miliar dipatok untuk pembelian lem Aibon dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
 
Hal itu pertama kali disampaikan legislator Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. William juga menemukan anggaran Rp124 miliar untuk belanja bolpoin di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
 
Pemprov menyebut penganggaran ini fiktif. Alokasi anggaran untuk lem Aibon sebenarnya tidaklah ada. Nama lem itu pun digunakan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 bersifat sementara.
 
Kepala Subdagian Tata Usaha Suku Dinas (Sudin) Jakarta Barat Wilayah 1 Sudarman menjelaskan perisitiwa ini berawal dari telah dikeluarkannya besaran pagu anggaran dari Pemprov. Petugas memasukkan data secara asal untuk mengisi kesesuaian pagu tersebut.
 
"Pagu itu lalu kami cantolkan, dan operator menginput melihat yang paling depan saja. Kan sudah memasukkan sekian ini itu, Rp82 miliar," kata Sudarman, Rabu, 30 Oktober 2019.
 
Gubernur Anies Baswedan mengakui ada keanehan dalam APBD DKI Jakarta 2020. Dia menyebut hal itu terjadi karena sistem tidak terverifikasi.
 
"Ini ada problem sistem yaitu sistem digital, sistemnya digital tapi tidak smart," kata Anies, Rabu, 30 Oktober 2019.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif