Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera penyelesaian Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Hal itu penting untuk mengintegrasikan moda transportasi Ibu Kota.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ahmad Zaerofi, dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan DKI.
Ia mengungkapkan dengan beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) dan disusul Light Rail Transit (LRT), Pemprov DKI seharusnya sudah memiliki RITJ.
Penyusunan RITJ merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait pengembangan integrasi transportasi Jabodetabek. Presiden menunjuk Pemprov DKI untuk menjadi penanggung jawab penyusunan rencana tersebut.
"Ini harus dipercepat. Jangan sampai gagal lagi. Kalau gagal, konsultan anda bisa tanya ke Jakpro (PT Jakarta Propertindo) waktu bangun LRT pakai orang mana. Kalau bagus ya pakai saja tawari ikut lelang," kata Zaerofi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Baca: Integrasi Transportasi Massal Disambut Positif
Zaerofi menegaskan, DPRD mendukung langkah yang dapat mempercepat penyusunan RITJ. Termasuk pemberian anggaran yang dibutuhkan.
"Kalau perlu pakai konsultan asing pakai saja. Kalau butuh tambah anggaran ya minta. Duit DKI kan banyak. Karena ini sangat penting, bukan kepentingan DKI tapi nasional," tegasnya.
Zaerofi mengingatkan Pemprov DKI tidak hanya fokus pada infrasruktur dalam menyusun RITJ, tetapi juga fokus pada mobilisasi masyarakat.
"Bukan fokus pada modanya, jumlahnya, dan berapa untungnya, tetapi bagaimana masyarakat ini mudah mengakses, terjangkau, sehingga mudah bagi mereka berpindah sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan," kata Zaerofi.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan penyusunan RITJ gagal diselesaikan tahun lalu karena gagal lelang untuk menentukan konsultan.
Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera penyelesaian Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Hal itu penting untuk mengintegrasikan moda transportasi Ibu Kota.
Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ahmad Zaerofi, dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan DKI.
Ia mengungkapkan dengan beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) dan disusul Light Rail Transit (LRT), Pemprov DKI seharusnya sudah memiliki RITJ.
Penyusunan RITJ merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait pengembangan integrasi transportasi Jabodetabek. Presiden menunjuk Pemprov DKI untuk menjadi penanggung jawab penyusunan rencana tersebut.
"Ini harus dipercepat. Jangan sampai gagal lagi. Kalau gagal, konsultan anda bisa tanya ke Jakpro (PT Jakarta Propertindo) waktu bangun LRT pakai orang mana. Kalau bagus ya pakai saja tawari ikut lelang," kata Zaerofi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Baca: Integrasi Transportasi Massal Disambut Positif
Zaerofi menegaskan, DPRD mendukung langkah yang dapat mempercepat penyusunan RITJ. Termasuk pemberian anggaran yang dibutuhkan.
"Kalau perlu pakai konsultan asing pakai saja. Kalau butuh tambah anggaran ya minta. Duit DKI kan banyak. Karena ini sangat penting, bukan kepentingan DKI tapi nasional," tegasnya.
Zaerofi mengingatkan Pemprov DKI tidak hanya fokus pada infrasruktur dalam menyusun RITJ, tetapi juga fokus pada mobilisasi masyarakat.
"Bukan fokus pada modanya, jumlahnya, dan berapa untungnya, tetapi bagaimana masyarakat ini mudah mengakses, terjangkau, sehingga mudah bagi mereka berpindah sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan," kata Zaerofi.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan penyusunan RITJ gagal diselesaikan tahun lalu karena gagal lelang untuk menentukan konsultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
