Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat diwawancara oleh Media Indonesia di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (10/12/2015). Foto: MI/Arya Manggala
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat diwawancara oleh Media Indonesia di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (10/12/2015). Foto: MI/Arya Manggala

Proyek Stadion BMW Disarankan Lelang

Nasional stadion bmw
Nur Azizah • 13 November 2018 13:17
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak mau memberi anggaran kepada PT Jakarta Propertindo untuk membangun stadion Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara. Ia hanya ingin memberikan duit untuk proyek kereta Light Rail Transit (LRT).
 
"Saya cuma kasih untuk LRT. LRT harus menyambung, kalau tidak nanti jadi tengkorak monorel lagi," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa 13 November 2018.
 
Sementara untuk pembangunan stadion BMW, Prasetio menyarankan proyek itu dibangun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Dia meminta proyek itu dilakukan secara lelang, bukan penunjukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Itu kasih ke SKPD saja. Kan kita sudah punya kajiannya, gambarnya kaya apa, itu kan pemerintah punya. Jadi siapa yang menang, lelang saja terbuka," ungkapnya.
 
Baca: 'Rumah Baru' Persija Dibangun Sebelum Akhir Tahun
 
Sebelumnya, PT Jakpro sempat mengajukan dana penyertaan modal daerah (PMD) sekitar Rp1,5 triliun di APBD DKI Jakarta 2019. Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto berharap DPRD DKI menyetujui usulan tersebut.
 
Bila tidak, maka pembangunan stadion Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara terancam molor. Ia khawatir pendukung Persija akan marah bila stadion itu tak kunjung selesai.
 
"(Pembangunan) itu bisa mundur lagi. Nanti Jakmania marah lagi. Kan Jakmania termasuk rakyat, saya mohon wakil rakyat untuk mendukung," ujar Dwi beberapa hari lalu.
 
Dwi menyampaikan desain stadion BMW sudah siap. Saat ini, pihaknya hanya tinggal menunggu dana untuk mulai pembangunan.
 
Untuk menyetujui PMD Jakpo, DPRD DKI Jakarta harus revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014. Dalam perda itu, tertulis modal dasar Jakpro maksimal sebesar Rp10 triliun.
 
Sampai saat ini, PT Jakrpro sudah menerima PMD sebesar Rp9,4 triliun. Artinya, Jakpro hanya bisa meminta PMD sekitar Rp591 miliar lagi.
 
Dwi meminta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 direvisi dan nilai PMD untuk Jakpo dinaikan tiga kali lipat, menjadi Rp30 triliun. Dia berharap DPRD DKI akan segera membahas revisi perda itu.
 
(YDH)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif