Jakarta: Warga Perumahan Karyawan (Perumkar) DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Sam, mengeluhkan banyaknya kendaraan yang melewati wilayahnya. Kawasan tersebut dijadikan jalur alternatif menghindari penyekatan mobilitas masyarakat di pertigaan Lampiri, Kalimalang.
Sam mengatakan mulai dari mobil, motor, hingga truk menggunakan jalur alternatif tersebut. Hal ini sangat menganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat setempat.
"Dari arah Pondok Kelapa yang ingin ke Bekasi pada lewat Kompleks DKI keluarnya nanti di Bintara, Sumber Arta. Kemarin ada truk Fuso (pengangkut pasir) masuk, kabel telepon sampai putus," kata Sam kepada Medcom.id, Selasa, 13 Juli 2021.
Sam telah melaporkan keluhannya ke aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sejak 8 Juli 2021. Namun, laporannya tidak kunjung ditindaklanjuti.
"RT/RW enggak bisa bertindak, karena menunggu dari kelurahan, kelurahan nunggu dari gubernur," kata dia.
Baca: Masyarakat Dinilai Mulai Patuhi Aturan PPKM Darurat
Di sisi lain, Sam menilai penutupan jalan kompleksnya dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas warga. Terlebih, jika terjadi kondisi gawat darurat.
Dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dapat melakukan tindakan tegas. Ia menyarankan agar titik penyekatan diperluas ke jalur tikus.
"Jalur tikus harus disekat, bukan (hanya) Kalimalang disekat tapi kendaraan masuk ke komplek-komplek," kata Sam.
Jakarta: Warga Perumahan Karyawan (Perumkar) DKI Pondok Kelapa,
Jakarta Timur, Sam, mengeluhkan banyaknya kendaraan yang melewati wilayahnya. Kawasan tersebut dijadikan jalur alternatif menghindari
penyekatan mobilitas masyarakat di pertigaan Lampiri, Kalimalang.
Sam mengatakan mulai dari mobil, motor, hingga truk menggunakan jalur alternatif tersebut. Hal ini sangat menganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat setempat.
"Dari arah Pondok Kelapa yang ingin ke Bekasi pada lewat Kompleks DKI keluarnya nanti di Bintara, Sumber Arta. Kemarin ada truk Fuso (pengangkut pasir) masuk, kabel telepon sampai putus," kata Sam kepada
Medcom.id, Selasa, 13 Juli 2021.
Sam telah melaporkan keluhannya ke aplikasi Jakarta Kini (Jaki) sejak 8 Juli 2021. Namun, laporannya tidak kunjung ditindaklanjuti.
"RT/RW enggak bisa bertindak, karena menunggu dari kelurahan, kelurahan
nunggu dari gubernur," kata dia.
Baca:
Masyarakat Dinilai Mulai Patuhi Aturan PPKM Darurat
Di sisi lain, Sam menilai penutupan jalan kompleksnya dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas warga. Terlebih, jika terjadi kondisi gawat darurat.
Dia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dapat melakukan tindakan tegas. Ia menyarankan agar titik penyekatan diperluas ke jalur tikus.
"Jalur tikus harus disekat, bukan (hanya) Kalimalang disekat tapi kendaraan masuk ke komplek-komplek," kata Sam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)