Alat berat dikerahkan untuk mengangkut sampah di Pintu Air Manggarai, Jakarta. Foto: MI/Saskia Anindya Putri
Alat berat dikerahkan untuk mengangkut sampah di Pintu Air Manggarai, Jakarta. Foto: MI/Saskia Anindya Putri

Regulasi Anies Dinilai Tak Beri Perubahan kepada Lingkungan

Nasional sampah jakarta
Kautsar Widya Prabowo • 08 Januari 2020 19:00
Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lamban dalam membenahi lingkungan. Walau telah mengeluarkan 17 regulasi terkait lingkungan hidup, kebijakan Anies tidak membawa perubahan yang signifikan.
 
"Anies harus segera memerintahkan jajaran untuk pemulihan lingkungan karena tinggal tersisa dua tahun lagi," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus S Ahmadi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 8 Januari 2020.
 
Menurut dia, beberapa peraturan tidak dijelaskan secara rinci. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi, contoh dia, tidak mencamtumkan wilayah-wilayahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko, Swalayan dan Pasar Rakyat juga tidak cukup lengkap. Aturan itu tak menyinggung perlengkapan rumah tangga penyumbang sampah.
 
"Masih banyak kelonggaran, sedotan sama styrofoamitu belum dibahas dalam aturan itu," tutur dia.
 
Pengkampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta Rehwinda Naibaho mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan semua pergub tersebut. Namun, beberapa kebijakan lahir atas aksi-aksi sejumlah aktivis lingkungan.
 
Rehwinda menyebut salah satu kebijakan yang kerap dikritisi adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Biaya Layanan Pengelohan Sampah dalam Rangka Penyelenggaran Fasilitas Pengolahan Sampah Antara.
 
Peraturan tersebut tidak dapat menjawab permasalahan buruknya pemilihan sampah organik, nonorganik, dan basah.
 
"Pemerintah belum ada grand design-nya, ujungnya semua sampah bertumpuk di Bantar Gebang, Bekasi. Kita sudah pilah membuang sampah sesuai ketegorinya. Tapi satukan lagi," ungkap dia.
 
Tidak hanya itu, pemaku kepentingan seakan-akan menyalahkan masyarakat yang dinilai tidak tertib dalam membuang sampah tidak pada tempatnya. Sementara itu, produsen yang berpotensi ikut menyumbang sampah tidak ada diatur secara tegas.
 
"Harusnya ke produsennya juga. Hanya masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Lagi-lagi kita jadi subjeknya," ungkap dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif