Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran kompensasi sampah untuk Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, sekitar Rp300 miliar. Dana digunakan untuk bantuan kesehatan dan lain-lain.
"Uang untuk pemulihan lingkungan. Itu semua sepertinya," kata Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu (TPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
Menurut dia, besaran kompensasi itu ada formulanya. Perlu pertimbangan untuk melihat berapa banyak sampah yang masuk dari Jakarta ke TPST Bantargebang.
"Berapa tonase masuk per hari dikali per tahun. Lalu dikali koefisien itu ada dalam PKS (perjanjian kerja sama) Pemprov DKI dengan Bekasi," ucap Asep.
Selain itu, ada dana hibah yang akan diberikan ke Bekasi. Bantuan keuangan seperti untuk pembangunan flyover juga dipersiapkan.
"Bekasi kalau enggak salah terima Rp700 miliar. Rp300 miliar buat dana wajibnya. sisanya sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan. Itu juga dapat dana dari kemitraan," tutur Asep.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebut Bekasi kerap mendapatkan uang dari Ibu Kota. Komisi D DPRD berencana berkunjung ke Bantargebang menemui Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi untuk meminta kejelasan apa saja kompensasi sampah dari Jakarta.
"Saya mau diskusikan ini dengan Bekasi. Anda (Bekasi) minta hibah tapi hitung juga lewat tonase (kompensasi sampah). Aneh juga," imbuh Taufik.
Setiap tahunnya, Pemprov DKI membayar sesuai tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang. Terakhir, dana kompensasi bau sampah pada 2019 Rp141 miliar.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan anggaran kompensasi sampah untuk Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, sekitar Rp300 miliar. Dana digunakan untuk bantuan kesehatan dan lain-lain.
"Uang untuk pemulihan lingkungan. Itu semua sepertinya," kata Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu (TPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.
Menurut dia, besaran kompensasi itu ada formulanya. Perlu pertimbangan untuk melihat berapa banyak sampah yang masuk dari Jakarta ke TPST Bantargebang.
"Berapa tonase masuk per hari dikali per tahun. Lalu dikali koefisien itu ada dalam PKS (perjanjian kerja sama) Pemprov DKI dengan Bekasi," ucap Asep.
Selain itu, ada dana hibah yang akan diberikan ke Bekasi. Bantuan keuangan seperti untuk pembangunan
flyover juga dipersiapkan.
"Bekasi kalau enggak salah terima Rp700 miliar. Rp300 miliar buat dana wajibnya. sisanya sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan. Itu juga dapat dana dari kemitraan," tutur Asep.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebut Bekasi kerap mendapatkan uang dari Ibu Kota. Komisi D DPRD berencana berkunjung ke Bantargebang menemui Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi untuk meminta kejelasan apa saja kompensasi sampah dari Jakarta.
"Saya mau diskusikan ini dengan Bekasi. Anda (Bekasi) minta hibah tapi hitung juga lewat tonase (kompensasi sampah). Aneh juga," imbuh Taufik.
Setiap tahunnya, Pemprov DKI membayar sesuai tonase sampah dari Jakarta yang dibuang ke TPST
Bantargebang. Terakhir, dana kompensasi bau sampah pada 2019 Rp141 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
