Penampakan pulau reklamasi di Teluk Jakarta dari udara. MI/Ramdani.
Penampakan pulau reklamasi di Teluk Jakarta dari udara. MI/Ramdani.

Wacana Hak Interpelasi IMB Reklamasi Dianggap Positif

Nasional reklamasi teluk jakarta
Nur Azizah • 18 Juni 2019 09:59
Jakarta: Wacana hak interpelasi yang diajukan Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta dianggap positif. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan pengajuan hak interpelasi sah dilakukan.
 
"Itu hak anggota dewan dan sah. Menurut saya itu langkah positif yang dilakukan teman-teman dan mengajukan hak interpelasi itu," kata Gembong saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.
 
Baca: Walhi Sebut Anies Tunduk Pada Pengusaha

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gembong menegaskan pengajuan hak interpelasi tak perlu dikhawatirkan. Hak interpelasi hanya meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pulau reklamasi.
 
"Kan minta keterangan. Judulnya minta keterangan, bertanya kepada pemangku kebijakan," ucap dia.
 
Saat ditanya mengenai sikap Fraksi PDI Perjuangan terkait hak interpelasi itu, Gembong tak menjawab dengan lugas. PDI Perjuangan ingin melihat posisi Anies dalam proyek reklamasi.
 
"Yang pasti sikap dari Fraksi PDI Perjuangan sejak awal ingin melihat posisi Pak Anies terhadap reklamasi. Ini yang sampai hari ini kita belum tahu. Pak Anies setuju atau tidak setuju (terhadap reklamasi)," kata dia.
 
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta berniat mengajukan hak interpelasi untuk menanyakan proses penerbitan IMB pulau reklamasi. Penerbitan IMB pulau reklamasi dinilai janggal mengingat tidak ada Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 
"Ya itu bisa-bisa saja. Itu hak bertanya untuk menanyakan supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat terkait kebijakan itu," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus di Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2019.
 
Bestari menyebutkan prosedur penerbitan IMB harus jelas. Ia pun ingin mendengar langsung penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta. Bestari yakin banyak fraksi yang sepaham dengan pikirannya. Setidaknya, butuh 15 orang untuk menggelar rapat paripurna.
 
Baca: KPK Persilahkan DPRD DKI Laporkan Penerbitan IMB Pulau Reklamasi
 
Pemprov DKI menerbitkan IMB 932 gedung di Pulau D. Terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan) di Pulau D. Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Bangunan itu sempat disegel Anies awal Juni 2018 karena tak memiliki IMB.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif