Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pemasangan cetakan semen pada proyek normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat. Foto: MI/Pius Erlangga
Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pemasangan cetakan semen pada proyek normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat. Foto: MI/Pius Erlangga

Normalisasi Tanpa Relokasi Mustahil

Nasional normalisasi normalisasi kali normalisasi sungai
Sri Yanti Nainggolan • 04 Desember 2019 06:37
Jakarta: Normalisasi sungai dinilai hanya bisa efektif bila warga di bantaran kali dipindahkan. Wilayah di sekitar aliran sungai wajib steril dari bangunan.
 
"Mereka yang tinggal di bantaran sungai direlokasi. Jadi itu bebas harusnya, pohon-pohon saja, tak ada penduduk," kata pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah kepada Medcom.id, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Menurut dia, pemindahan tempat tinggal warga dari bantaran kali akan membuat air dalam posisi netral. Hal ini ditandakan dengan air yang dapat mengalir lancar di sungai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain relokasi, ia juga menyarankan pengerukan untuk memperbesar daya tampung sungai. Langkah ini bisa menyulap sungai menjadi jalur transportasi alternatif.
 
"Dibuat seperti di negara lain, perahu bisa berlayar. Tapi di kanan kiri tak ada permukiman," ungkap dia.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini menyebut normalisasi sungai bukan upaya utama mengantisipasi banjir. Pihaknya fokus memperlancar aliran sungai.
 
"Tahun ini normalisasi pada tiga sungai, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Angke," kata Juainidi Gedung DPRD DKI.
 
Di sisi lain, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melanjutkan normalisasi di 2020. Jalur yang ditata sepanjang 1,5 kilometer di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 
"Ini berdasarkan hasil pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI," kata Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, Selasa, 20 Agustus 2019.
 
Menurut dia, normalisasi bibir sungai sepanjang 1,5 kilometer ini membutuhkan anggaran Rp5 miliar hingga Rp30 miliar. Biaya ini digunakan untuk membeli pemancang.
 
"Kebetulan kita kan sheet pile-nya sudah ada di lapangan kan. Jadi ya biaya pemancangan saja yang kami ajukan," jelas dia.
 
Hingga saat ini, baru 16 kilometer dari rencana 73 kilometer bibir sungai yang akan dinormalisasi. Hal ini disebabkan Pemprov DKI sulit membebaskan lahan di sekitar Ciliwung.
 
"Ya harapannya DKI bisa membebaskan lahan sepanjang sungai yang ada di DKI. Sepanjang Sungai Ciliwung yang ada di DKI itu harus sudah menjadi pengendali banjir," pungkas dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif