Jakarta: Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP) dinilai bakal merugikan masyarakat. Infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan gratis bagi warga.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara hakikatnya diperuntukkan untuk rakyat. Karena itu, gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ujar Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Januari 2023.
Okky menilai jalan berbayar akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Khususnya, mereka yang berprofesi bagi kurir.
"Bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," cetus Okky.
Selain itu, ia tak sependapat kebijakan jalan berbayar elektronik sebagai solusi atasi kemacetan di Ibu Kota. Karena, solusi mengurai kemacetan adalah penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
"Integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan Gubernur Anies Baswedan mestinya semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan," saran Okky.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo menanggapi terkait kebijakan ERP yang kembali ramai diperbincangkan. Ia mengatakan kebijakan tersebut masih belum diterapkan karena masih dalam pembahasan dan akan keluar dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
"Bahwa kami masih fokus pada penuntasan regulasinya. Nah, untuk regulasinya tentu dalam bentuk peraturan daerah," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2023.
Jakarta: Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar elektronik atau
Electric Road Pricing (ERP) dinilai bakal merugikan masyarakat. Infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan gratis bagi warga.
"Keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara hakikatnya diperuntukkan untuk rakyat. Karena itu, gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ujar Ketua DPP Bidang Infrastruktur
Partai NasDem Okky Asokawati melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Januari 2023.
Okky menilai jalan berbayar akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Khususnya, mereka yang berprofesi bagi kurir.
"Bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," cetus Okky.
Selain itu, ia tak sependapat kebijakan jalan berbayar elektronik sebagai solusi atasi kemacetan di Ibu Kota. Karena, solusi mengurai kemacetan adalah penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi.
"Integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan Gubernur
Anies Baswedan mestinya semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan," saran Okky.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo menanggapi terkait kebijakan ERP yang kembali ramai diperbincangkan. Ia mengatakan kebijakan tersebut masih belum diterapkan karena masih dalam pembahasan dan akan keluar dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
"Bahwa kami masih fokus pada penuntasan regulasinya. Nah, untuk regulasinya tentu dalam bentuk peraturan daerah," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
