Legislator Sebut Penonaktifan NIK Jakarta Bikin Ketar-ketir

Jakarta: Program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) di Jakarta disebut membuat pekerja asal Jakarta di luar daerah ketar-ketir. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus lebih masif menyosialisasikan program tersebut. "Penonaktifan NIK bagi orang-orang yang terdaftar di Jakarta tapi dia tidak tinggal di Jakarta ini bisa menyebabkan kebingungan," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto kepada wartawan, Senin, 29 April 2024. Bambang mengatakan penghapusan NIK harus benar-benar selektif. Sebab, NIK merupakan identitas yang melekat pada pemiliknya dan menjadi legalitas dasar untuk semua urusan pendataan masyarakat. "Kalau NIK-nya dimatikan bisa berdampak luas," papar dia.   Bambang menyebut dampak program itu terasa bagi pemilik NIK Jakarta yang bekerja di luar negeri. Mereka khawatir hak-hak dan data kependudukannya berubah hingga kebingungan saat hendak mengurus perubahan data. "Harus disosialisasikan terus jangan sampai nanti terjadi kematian pendataan warga karena NIK-nya sudah tidak bisa berfungsi. Cek dulu ke lapangan," ujar dia.