Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menonaktifkan data kependudukan usai Lebaran 2023. Ada 194.397 data kependudukan yang akan dihapus.
"Total data penduduk yang akan dinonaktifkan 194.397 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu, 19 April 2023.
Data yang akan dinonaktifkan merupakan data kependudukan yang tercatat di DKI Jakarta, namun pada realitanya sudah tidak menetap di Ibu Kota. Penyebab fenomena ini diidentifikasi antara lain ada kepindahan warga DKI ke daerah lain tanpa mengganti kartu tanda penduduk (KTP). Hal ini diduga karena warga yang bersangkutan masih ingin memanfaatkan fasilitas yang disediakan bagi warga DKI.
Penyebab lainnya karena upaya menitipkan anak ke kartu keluarga (KK) warga DKI guna mendapatkan fasilitas bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan memindahkan KTP menjadi warga DKI tanpa menetap menjadi warga karena ingin mendapat upah minimum regional (UMR) yang lebih tinggi. Lalu, masih ingin ber-KTP DKI karena ingin mendapatkan keringanan pajak pembelian tanah maupun bangunan, agar mendapatkan fasilitas bantuan kesehatan yang lebih baik, dan masih memiliki aset di DKI Jakarta sehingga enggan mengganti alamat.
"Penyebab lain juga bisa karena kemudahan berbagai pengurusan layanan publik dan memiliki lebih dari dua alamat tempat tinggal," ungkap Budi.
Menurut dia, penghapusan data ini harus dilakukan agar bantuan yang diberikan kepada warga efektif, efisien, serta tepat sasaran. Sehingga, Pemprov DKI terhindar dari kerugian keuangan daerah.
Selain itu, data penduduk yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota harus dihapus untuk menghindari data ganda pemilih dalam pemilu dan menghindari golput. "Selain itu, manfaatnya untuk menghindari pemanfaatan dokumen kependudukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Perapihan data kependudukan juga bermanfaat bagi Pemprov DKI guna merumuskan kebijakan ke depan," tutur Budi.
Pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menyisir data kependudukan. Dia menargetkan penghapusan bisa selesai pada Agustus 2023.
"Saat ini kami bersinergi dengan melibatkan RT/RW serta Dasawisma untuk terjun ke lapangan. Karena kemungkinan jumlah tersebut bisa lebih banyak," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menonaktifkan
data kependudukan usai Lebaran 2023. Ada 194.397 data kependudukan yang akan dihapus.
"Total data penduduk yang akan dinonaktifkan 194.397 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2022," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu, 19 April 2023.
Data yang akan dinonaktifkan merupakan data kependudukan yang tercatat di
DKI Jakarta, namun pada realitanya sudah tidak menetap di Ibu Kota. Penyebab fenomena ini diidentifikasi antara lain ada kepindahan warga DKI ke daerah lain tanpa mengganti kartu tanda penduduk (KTP). Hal ini diduga karena warga yang bersangkutan masih ingin memanfaatkan fasilitas yang disediakan bagi warga DKI.
Penyebab lainnya karena upaya menitipkan anak ke kartu keluarga (KK) warga DKI guna mendapatkan fasilitas bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan memindahkan KTP menjadi warga DKI tanpa menetap menjadi warga karena ingin mendapat upah minimum regional (UMR) yang lebih tinggi. Lalu, masih ingin ber-KTP DKI karena ingin mendapatkan keringanan pajak pembelian tanah maupun bangunan, agar mendapatkan fasilitas bantuan kesehatan yang lebih baik, dan masih memiliki aset di DKI Jakarta sehingga enggan mengganti alamat.
"Penyebab lain juga bisa karena kemudahan berbagai pengurusan layanan publik dan memiliki lebih dari dua alamat tempat tinggal," ungkap Budi.
Menurut dia, penghapusan data ini harus dilakukan agar bantuan yang diberikan kepada warga efektif, efisien, serta tepat sasaran. Sehingga, Pemprov DKI terhindar dari kerugian keuangan daerah.
Selain itu, data penduduk yang tidak lagi tinggal di Ibu Kota harus dihapus untuk menghindari data ganda pemilih dalam pemilu dan menghindari golput. "Selain itu, manfaatnya untuk menghindari pemanfaatan dokumen kependudukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Perapihan data kependudukan juga bermanfaat bagi Pemprov DKI guna merumuskan kebijakan ke depan," tutur Budi.
Pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menyisir data kependudukan. Dia menargetkan penghapusan bisa selesai pada Agustus 2023.
"Saat ini kami bersinergi dengan melibatkan RT/RW serta Dasawisma untuk terjun ke lapangan. Karena kemungkinan jumlah tersebut bisa lebih banyak," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
