Jakarta: DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna (rapur) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021. Saat rapur dimulai, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Yani dan Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono justru terlibat cekcok terkait penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Cekcok kedua legislator DKI itu dimulai ketika Yani menginterupsi ke pimpinan rapat. Dia menjelaskan alasan PKS menolak penaikan harga BBM.
"Masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan, terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, karena dampaknya yang begitu besar dan akan sangat menambah beban biaya hidup mereka, terutama kalangan ekonomi bahwa," ujar Yani di ruang rapur DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 September 2022.
Namun, pernyataan Yani disela oleh Gembong. Politikus PDIP itu meminta pimpinan rapur menyetop pernyataan Yani yang tidak sesuai dengan isi rapat.
"Ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik, pimpinan mohon izin," tegas Gembong.
Namun, permintaan Gembong tidak ditanggapi pimpinan rapur. Yani pun terus membacakan sikapnya.
"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI, secara resmi bisa disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna setelah kami ini, terima kasih pimpinan," tutur Yani.
Gembong tidak tinggal diam. Dia terus meminta ketegasan pimpinan rapur untuk mengatur jalannya rapat sesuai dengan agenda pembahasan yang telah disetujui.
"Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) tidak ada penyampaian sikap politik partai. tolong itu jadi catatan pimpinan," kata Gembong.
Pimpinan rapat Misan Samsuri akhirnya mengingatkan Yani untuk tidak keluar dari topik rapat. "Hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," terang Misan.
Jakarta:
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna (rapur) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2021. Saat rapur dimulai, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (
PKS) Achmad Yani dan Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono justru terlibat cekcok terkait penaikan harga bahan bakar minyak (
BBM) bersubsidi.
Cekcok kedua legislator DKI itu dimulai ketika Yani menginterupsi ke pimpinan rapat. Dia menjelaskan alasan PKS menolak penaikan harga BBM.
"Masukan dari warga masyarakat DKI Jakarta yang kami dapatkan, terutama bagaimana keluhan warga masyarakat DKI Jakarta dan keberatan mereka terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, karena dampaknya yang begitu besar dan akan sangat menambah beban biaya hidup mereka, terutama kalangan ekonomi bahwa," ujar Yani di ruang rapur DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 September 2022.
Namun, pernyataan Yani disela oleh Gembong. Politikus PDIP itu meminta pimpinan rapur menyetop pernyataan Yani yang tidak sesuai dengan isi rapat.
"Ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik, ini bukan penyampaian sikap politik, pimpinan mohon izin," tegas Gembong.
Namun, permintaan Gembong tidak ditanggapi pimpinan rapur. Yani pun terus membacakan sikapnya.
"Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, pernyataan sikap Fraksi PKS DPRD DKI, secara resmi bisa disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna setelah kami ini, terima kasih pimpinan," tutur Yani.
Gembong tidak tinggal diam. Dia terus meminta ketegasan pimpinan rapur untuk mengatur jalannya rapat sesuai dengan agenda pembahasan yang telah disetujui.
"Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P2APBD) tidak ada penyampaian sikap politik partai. tolong itu jadi catatan pimpinan," kata Gembong.
Pimpinan rapat Misan Samsuri akhirnya mengingatkan Yani untuk tidak keluar dari topik rapat. "Hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," terang Misan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
