Jakarta: Greenpeace Indonesia mengkritik indikator pengendalian polusi pemerintah yang dinilai belum jelas. Padahal, indikator itu penting agar masyarakat bisa mengawal kinerja pemerintah dan menilai capaian.
"Sampai saat ini belum ada aktivitas terukur dan saintifik soal keberhasilan mengendalikan pencemarnya," kata juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.
Bondan mengatakan sejauh ini hanya ada data pada 2015, 2016, dan 2020 soal sumber emisi. Mulai dari transportasi, pembakaran sampah terbuka, hingga batu bara.
"Sangat disayangkan semua rencana aksi menangani pencemaran udara belum mengarah ke sumbernya," papar dia.
Bondan menyoroti target pemerintah menurunkan kadar partikulat (PM) 2,5 hingga 41 persen. Target itu dinilai masih buram lantaran tidak ada penjelasan lebih lanjut.
"Pengurangan emisi siapa? Transportasi, industri, atau tahunan?" ujar dia.
Selain itu, Bondan mengkritik wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan uji emisi. Hal tersebut dinilai tidak cukup.
"Industri mengakunya tidak ada (kontribusi dari) PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara. Masyarakat bisa mengukur dan datanya bisa dipertanggungjawabkan," ucap dia.
Bondan menyebut memasifkan uji emisi bukan hal yang keliru. Namun Pemprov DKI Jakarta juga mesti menyelesaikan sumber polusi lainnya.
"Jadi tidak hanya slogan dan bahkan menanam pohon. Bukan membantah-bantah sudah melakukan ini itu. Ini tidak elok karena sudah urgen," tegas dia.
Jakarta: Greenpeace Indonesia mengkritik indikator pengendalian
polusi pemerintah yang dinilai belum jelas. Padahal, indikator itu penting agar masyarakat bisa mengawal kinerja pemerintah dan menilai capaian.
"Sampai saat ini belum ada aktivitas terukur dan saintifik soal keberhasilan mengendalikan pencemarnya," kata juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.
Bondan mengatakan sejauh ini hanya ada data pada 2015, 2016, dan 2020 soal sumber emisi. Mulai dari
transportasi, pembakaran sampah terbuka, hingga batu bara.
"Sangat disayangkan semua rencana aksi menangani pencemaran udara belum mengarah ke sumbernya," papar dia.
Bondan menyoroti target pemerintah menurunkan kadar partikulat (PM) 2,5 hingga 41 persen. Target itu dinilai masih buram lantaran tidak ada penjelasan lebih lanjut.
"Pengurangan emisi siapa? Transportasi, industri, atau tahunan?" ujar dia.
Selain itu, Bondan mengkritik wacana Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan uji emisi. Hal tersebut dinilai tidak cukup.
"Industri mengakunya tidak ada (kontribusi dari) PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) batu bara. Masyarakat bisa mengukur dan datanya bisa dipertanggungjawabkan," ucap dia.
Bondan menyebut memasifkan uji emisi bukan hal yang keliru. Namun Pemprov DKI Jakarta juga mesti menyelesaikan sumber polusi lainnya.
"Jadi tidak hanya slogan dan bahkan menanam pohon. Bukan membantah-bantah sudah melakukan ini itu. Ini tidak elok karena sudah urgen," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
