Suasana di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.
Suasana di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.

Penggemukan TGUPP Anies Terbentur APBD

Nasional tim gubernur anies-sandi
Theofilus Ifan Sucipto • 11 Maret 2019 16:37
Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bisa seenaknya menambah jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Hal itu terbentur dengan anggaran.
 
Taufik mengatakan pendistribusian gaji anggota TGUPP sudah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. Alhasil, jika Anies ingin menambah anggota, hal ini akan berdampak ke APBD.
 
"Kan berhubungan dengan anggaran. Ada di peraturan daerah (perda) alokasi dana untuk sekian orang. Tidak bisa (menambah anggota)," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 11 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lantara sudah diatur anggarannya, Taufik mempertanyakan dari mana dana untuk membayar kelebihan anggota TGUPP. "Kecuali enggak digaji, enggak apa-apa," ujar dia.
 
Menurut dia, jika memang ingin menambah anggota TGUPP, Anies harus membahasnya lebih dulu dalam rapat APBD. Pasalnya, selama ini anggaran untuk TGUPP sudah dialokasikan untuk 73 orang.
 
"Kalau mau pakai APBD, dibahas dulu di DPRD," pungkas Taufik.
 
Sebelumnya, Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP pada 16 Februari 2019. Pergub ini menggantikan Pergub 187 tahun 2017.
 
Dalam pergub baru, Anies dimungkinkan menambah anggota TGUPP sesuai kebutuhan dan tidak dibatasi jumlah dari sedianya hanya 73 orang. Pergub baru juga memberi peluang aparatur sipil negara (ASN) menjadi anggotanya.
 
Baca: DPRD Sebut Anggota TGUPP Jalani Pekerjaan Ganda
 
Sementara itu, TGUPP dikritik lantaran belum memberi kontribusi maksimal. Padahal, nilai yang dikeluarkan dari APBD tidak sedikit.
 
"Lalu yang jadi pertanyaan kontribusi apa yang sudah TGUPP berikan? Yang bisa jawab hanya gubernur dan timnya tersebut. Tetapi hingga saat ini kontribusi yang diberikan belum terlihat sama sekali oleh warga Jakarta," kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Sabtu 9 Maret 2019.
 
Selain itu, jumlah anggota TGUPP dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tidak jelas. Itu, lanjut Gembong, adalah salah satu ketidaksiapan Anies mendesain program tersebut.
 
"TGUPP Ini seolah-olah hanya penampung orang-orang yang mendukung Gubernur ketika pilkada kemarin," imbuh dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif