Alasan Pencabutan KJMU, Heru Budi: Melihat Kemampuan Keuangan DKI

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi banyaknya keluhan terkait pencabutan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Heru juga mengingatkan soal kondisi keuangan Pemprov DKI yang bisa digunakan dalam penyaluran bantuan pendidikan tersebut. "Tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," kata Heru kepada wartawan di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, 6 Maret 2024. Ia menjelaskan terdapat perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024 karena mekanisme baru. Adapun mekanismenya yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari dan November 2022, serta per Januari dan Desember 2023 milik Kementerian Sosial, lalu dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Jadi, KJP KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyingkronkan data, data DTKS yang sudah disahkan di 2023, November-Desember oleh Kemensos," ujar dia. Heru melanjutkan, pemadanan DTKS dengan Regsosek dilakukan untuk mengetahui pemeringkatan kesejahteraan (desil). Kategori desil yang masih masuk kriteria sebagai penerima bantuan yakni sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rentan miskin (desil 4).   Sementara, mahasiswa penerima KJMU yang kini ditetapkan masuk dalam kategori desil 5 sampai 10 atau yang dianggap keluarga mampu dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial biaya pendidikan tersebut. "Itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat," ungkap Heru. Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengaku kini Pemprov DKI tidak punya wewenang dalam menentukan daftar penerima KJMU karena telah menggunakan dua data milik pemerintah pusat yang dipadankan. "Terkait data pemeringkatan kesejahteraan (desil), UPT P4OP tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjelaskan indikator pemeringkatan kesejahteraan (desil), karena hal itu menjadi kewenangan produsen data," jelas Purwosusilo. (Mohamad Farhan Zhuhri)