Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membebaskan 118 bidang lahan untuk melanjutkan proyek normalisasi. Pembebasan lahan tersebut akan dilakukan pada 2020.
"Rencana ada 118 bidang dari empat kelurahan," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini saat dihubungi, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Ratusan bidang lahan yang akan dibebaskan berada di Kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Cililitan, dan Bale Kambang. Total anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan sekitar Rp600 miliar.
"Ya (anggaran itu) untuk pembebasan lahan di sepanjang Kali Ciliwung, Pesanggrahan, sama waduk-waduk," kata dia.
Juaini menjelaskan anggaran untuk pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung sekitar Rp160 miliar. Namun, anggaran tersebut bisa berubah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"NJOP mau naik lagi, tentunya harus dihitung ulang, kalau harganya seperti tahun kemarin mungkin sama," pungkas dia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut salah satu penyebab utama banjir karena mandeknya normalisasi Sungai Ciliwung. Dari total 33,9 kilometer baru terealisasi 16 kilometer.
Basuki bakal berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan proyek tersebut. Normalisasi dipercaya kunci utama mencegah banjir di masa datang.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membebaskan 118 bidang lahan untuk melanjutkan proyek
normalisasi. Pembebasan lahan tersebut akan dilakukan pada 2020.
"Rencana ada 118 bidang dari empat kelurahan," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini saat dihubungi, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
Ratusan bidang lahan yang akan dibebaskan berada di Kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Cililitan, dan Bale Kambang. Total anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan sekitar Rp600 miliar.
"Ya (anggaran itu) untuk pembebasan lahan di sepanjang Kali Ciliwung, Pesanggrahan, sama waduk-waduk," kata dia.
Juaini menjelaskan anggaran untuk pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung sekitar Rp160 miliar. Namun, anggaran tersebut bisa berubah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"NJOP mau naik lagi, tentunya harus dihitung ulang, kalau harganya seperti tahun kemarin mungkin sama," pungkas dia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut salah satu penyebab utama banjir karena mandeknya normalisasi Sungai Ciliwung. Dari total 33,9 kilometer baru terealisasi 16 kilometer.
Basuki bakal berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan proyek tersebut. Normalisasi dipercaya kunci utama mencegah banjir di masa datang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
