Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pemasangan cetakan semen pada proyek normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat. Foto: MI/Pius Erlangga.Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pemasangan cetakan semen pada proyek normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat. Fo
Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pemasangan cetakan semen pada proyek normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat. Foto: MI/Pius Erlangga.Sejumlah pekerja menyelesaikan proses pemasangan cetakan semen pada proyek normalisasi Kali Grogol, Jakarta Barat. Fo

Pemprov DKI Bakal Lanjutkan Normalisasi

Nasional banjir jakarta normalisasi sungai
Nur Azizah • 06 Januari 2020 16:40
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bakal melanjutkan proyek normalisasi sungai pada 2020. Proyek ini sempat mandek karena Pemprov DKI berhenti membebaskan lahan.
 
"(Normalisasi) akan dilanjutkan tahun 2020," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini saat dihubungi, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.
 
Pemprov DKI baru menormalisasi sungai sepanjang 16 kilometer dari rencana 33 kilometer. Normalisasi berfungsi mengendalikan banjir sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Proyek normalisasi sempat menuai polemik lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak konsep tersebut. Anies lebih memilih konsep naturalisasi. Namun, Juaini menilai kedua konsep tersebut sama.
 
"Sama saja sebenarnya normalisasi, naturalisasi, itu sama saja bedanya bahasa doang. Tujuannya kan melebarkan," kata Juaini.
 
Juaini tak mau berdebat panjang ihwal perbedaan konsep naturalisasi dan normalisasi. Menurut dia, konsep keduanya sama-sama menampung debit air.
 
"Tujuannya sama, untuk memperlebar sungai, dan untuk lebih banyak menampung debit air. Sungai dulu kan 20-30 meter, sekarang 10-15 meter, daya tampung jadi kurang. Makanya itu perlunya dinormalisasi, naturalisasi," ujar dia.
 
Juaini tak mau mempermasalahkan soal normalisasi ini. Sebab, DKI tak berwenang mengerjakan proyek tersebut. "Yang kerjain normalisasi Kementerian PUPR, kita membebaskan lahan saja. Masalah teknisnya seperti apa itu kan kementerian," pungkas Juaini.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif