Jakarta: Dana Operasional untuk RT RW di Provinsi DKi Jakarta dipastikan naik pada 2018. Kenaikan dana ini sudah dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
Sebelumnya, RT mendapat dana operasional sebesar Rp1,5 juta per bulan. Sementara RW mendapatkan sekitar Rp2 juta per bulan.
Baca: RT/RW di DKI Minta Uang Operasional Rp5 juta
"Nanti pada 2018 RT dapat dana operasional Rp2 juta dan RW Rp2,5 juta," kata Anggota DPRD DKI, Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 9 November 2017.
Tak hanya RT RW, dana operasional juru pemantau jentik (Jumantik) juga dinaikan. Dari yang sebelumnya Rp500 ribu menjadi Rp700 ribu per bulan.
Sementara, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bakal mendapat anggaran sebesar Rp500 ribu per kelompok. Sebelumnya, program PKK tidak mendapatkan anggaran.
Baca: Djarot Pastikan Dana Operasional RT/RW Naik
"PKK itu berbasis RW ada tiga atau empat orang. Nah, kantor lurah Jembatan Lima dan Jembatan Besi juga kita anggarkan untuk pengadaan tanah," ujarnya.
Perencanaan desain akan dilakukan pada tahun 2018. Rapat KUA-PPAS juga membahas soal renovasi kantor lurah yang bakal dieksekusi pada bulan April tahun depan.
Jakarta: Dana Operasional untuk RT RW di Provinsi DKi Jakarta dipastikan naik pada 2018. Kenaikan dana ini sudah dibahas dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
Sebelumnya, RT mendapat dana operasional sebesar Rp1,5 juta per bulan. Sementara RW mendapatkan sekitar Rp2 juta per bulan.
Baca:
RT/RW di DKI Minta Uang Operasional Rp5 juta
"Nanti pada 2018 RT dapat dana operasional Rp2 juta dan RW Rp2,5 juta," kata Anggota DPRD DKI, Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 9 November 2017.
Tak hanya RT RW, dana operasional juru pemantau jentik (Jumantik) juga dinaikan. Dari yang sebelumnya Rp500 ribu menjadi Rp700 ribu per bulan.
Sementara, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bakal mendapat anggaran sebesar Rp500 ribu per kelompok. Sebelumnya, program PKK tidak mendapatkan anggaran.
Baca:
Djarot Pastikan Dana Operasional RT/RW Naik
"PKK itu berbasis RW ada tiga atau empat orang. Nah, kantor lurah Jembatan Lima dan Jembatan Besi juga kita anggarkan untuk pengadaan tanah," ujarnya.
Perencanaan desain akan dilakukan pada tahun 2018. Rapat KUA-PPAS juga membahas soal renovasi kantor lurah yang bakal dieksekusi pada bulan April tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)