Foto pengendara motor acungkan jari tengah ke rombongan pesepeda viral di media sosial. Foto: Instagram/@goshow.cc
Foto pengendara motor acungkan jari tengah ke rombongan pesepeda viral di media sosial. Foto: Instagram/@goshow.cc

Polda: Tilang Pesepeda Tak Perlu Tunggu Pergub

Antara • 02 Juni 2021 17:25
Jakarta: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menegaskan tilang bagi pesepeda yang keluar jalur khusus sudah diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Namun, penerapan tilang di lapangan masih perlu diatur.
 
"Kalau tilang tidak perlu masuk (peraturan gubernur atau pergub) karena tilang kan sudah ada di Undang-Undang Lalu Lintas yang sifatnya lebih tinggi daripada peraturan gubernur," ujar Sambodo di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juni 2021.
 
Menurut dia, tilang terhadap kendaraan tidak bermotor tertuang dalam Pasal 299 UU LLAJ. Saat ini, Ditlantas Polda Metro Jaya membahas prosedur tilang tersebut. Jika diterapkan, Polda Metro Jaya akan menjadi polda pertama di Indonesia yang menerapkan tilang terhadap pesepeda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Polda Metro Godok Wacana Sita Sepeda dan KTP Pesepeda Arogan
 
"Nah tentu SOP-nya apakah yang disita nanti sepedanya, apakah yang disita nanti KTP-nya atau cukup sidang di tempat atau bagaimana," kata dia.
 
Sambodo menjelaskan seluruh pihak dalam sistem peradilan pidana harus dilibatkan dalam penyusunan SOP tilang pesepeda. Hal ini diperlukan agar tidak ada perbedaan persepsi dalam penerapan tilang di lapangan.
 
"Ini opsi-opsi yang harus dibicarakan dengan instansi terkait, kejaksaan, pengadilan," kata dia.
 
Pasal 299 UU LLAJ itu berbunyi, "Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100 ribu".
 
Pasal 122 UU LLAJ berbunyi, "Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:
a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain; dan/atau;
c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor."
 
(OGI)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif