Jakarta: PSI meminta rekaman suara utuh terkait permintaan penaikan bantuan politik (banpol) Rp8 miliar dibuka ke publik. Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menyebut video rekaman meminta dana banpol dinaikkan hingga Rp20 ribu itu tak utuh.
“Diduga kuat (penyebaran video) dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat. Setelah PSI menolak kenaikan RKT (Rencana Kegiatan Tahunan) ratusan miliar rupiah,” kata William lewat keterangan tertulis, Sabtu. 26 Desember 2020.
Permintaan penaikan mencapai Rp20 ribu atau Rp8 miliar jika dikalikan dengan 404.508 suara yang diperoleh PSI di Jakarta. William mengakui suara di rekaman itu miliknya, namun dia menyebut potongan suara itu tidak mencerminkan substansi rapat.
Baca: Terungkap, PSI DKI Minta Penaikan Dana Bantuan Politik Rp8 Miliar
"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” kata dia.
Menurut William, konteks kalimat yang disampaikan dari potongan rekaman suara itu menanggapi rekomendasi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Rekomendasi terkait pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan guna memperkuat demokrasi dan menekan tindakan korupsi dari pejabat publik.
“Saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan," jelas William.
Namun, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah menjadi tidak relevan mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi. Dia mengatakan sikap akhir PSI mengenai APBD telah dibacakan dalam pandangan umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI, Jumat, 27 November 2020.
"Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,” tegas William.
Beredar video rekaman suara anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang meminta penaikan dana bantuan politik di anggaran tahun 2021. Permintaan penaikan mencapai Rp20 ribu atau Rp8 miliar jika dikalikan dengan 404.508 suara yang diperoleh PSI di Jakarta.
Jakarta:
PSI meminta rekaman suara utuh terkait permintaan penaikan bantuan politik (
banpol) Rp8 miliar dibuka ke publik. Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menyebut video rekaman meminta dana banpol dinaikkan hingga Rp20 ribu itu tak utuh.
“Diduga kuat (penyebaran video) dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat. Setelah PSI menolak kenaikan RKT (Rencana Kegiatan Tahunan) ratusan miliar rupiah,” kata William lewat keterangan tertulis, Sabtu. 26 Desember 2020.
Permintaan penaikan mencapai Rp20 ribu atau Rp8 miliar jika dikalikan dengan 404.508 suara yang diperoleh PSI di Jakarta. William mengakui suara di rekaman itu miliknya, namun dia menyebut potongan suara itu tidak mencerminkan substansi rapat.
Baca: Terungkap, PSI DKI Minta Penaikan Dana Bantuan Politik Rp8 Miliar
"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” kata dia.
Menurut William, konteks kalimat yang disampaikan dari potongan rekaman suara itu menanggapi rekomendasi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Rekomendasi terkait pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan guna memperkuat demokrasi dan menekan tindakan korupsi dari pejabat publik.
“Saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan," jelas William.
Namun, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah menjadi tidak relevan mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi. Dia mengatakan sikap akhir PSI mengenai
APBD telah dibacakan dalam pandangan umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI, Jumat, 27 November 2020.
"Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah
clear sikap Partai dan Fraksi kami,” tegas William.
Beredar video rekaman suara anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana yang meminta penaikan dana bantuan politik di anggaran tahun 2021. Permintaan penaikan mencapai Rp20 ribu atau Rp8 miliar jika dikalikan dengan 404.508 suara yang diperoleh PSI di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
