Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Syarif. Foto: Medcom.id
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Syarif. Foto: Medcom.id

Proses Pemilihan Pengganti Sandiaga Digugat, Gerindra: Permohonannya Lemah

Nasional Pengganti Sandiaga Uno
Insi Nantika Jelita • 18 Januari 2020 18:32
Jakarta: Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Syarif angkat bicara soal proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, gugatan yang diajukan mahasiswa dari Universitas Tarumanegara, Michael, lemah secara konstruksi hukum.
 
"Kami menghargai proses hukum judicial review seperti itu, kan kita negara hukum. Namun, saya melihat kontruksi hukumnya lemah," ujar Syarif saat dihubungi, Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020.
 
Syarif menilai ada yang tidak sinkron perihal permohonan yang diajukan Michael tersebut. Ia mengatakan dalam permohonan Michael meminta proses pemilihan wakil gubernur dilakukan secara pemilu, namun, kata Syarif, kosongnya kursi wagub karena Sandiaga Uno yang mundur bukan dari hasil Pilgub.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kan pemilihan sekarang satu paket, gubernur dan wakil. Tidak satu satu kemudian terpilih satu karena mengundurkan diri. Ketentuan undang-undang dilanjutkan fungsi jabatan sisanya dan menjadi hak partai pengusung (memilih wagub)," kata Syarif.
 
Alotnya proses pemilihan wagub DKI karena adanya problem politik antara Gerindra dan PKS. Proses pemilihan tersebut juga melalui tahapan di DPRD.
 
Syarif juga tidak setuju soal isi permohonan Michael yang menyebut akibat tidak adanya wagub berakibat tergannggunya pembahasan APBD Tahun 2020. Menurut dia, hal itu tidak berkaitan.
 
"Kan ini proses politik yang memang UU itu mengatur pemilihan. Bukan kerugian atau tidak, itu kuantitatif. Dalam perspektif hukum kuantitatif biasanya tidak bisa diuji," tandas Syarif.
 
Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang tak kunjung usai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang mahasiswa hukum dari Universitas Tarumanegara bernama Michael, 20, mengajukan judicial review Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
 
Dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Michael dalam permohonannya meminta agar proses pemilihan wagub dipilih dengan cara pemilihan umum melalui Komisi Pemilihan Umum. Disebutkan juga bahwa jabatan wakil gubernur DKI Jakarta telah kosong sejak 27 Agustus 2018 atau sudah 1 tahun 8 bulan. Sedangkan untuk melaksanakan pemilu, kata Michael hanya memakan waktu 7 bulan.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif