Jakarta: Pemprov DKI Jakarta tak bisa sembarangan menangani pencari suaka di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pemprov harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan dengan United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenlu, Kemendagri, dan TNI, kita minta sarannya. Jam 3 sore ini Kemenlu akan rapat dengan UNHCR, kita tunggu seperti apa hasilnya," kata Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.
Menurut Saefullah, Pemprov bersedia memberikan tempat kepada para pencari suaka dengan syarat UNHCR mengajukan surat permintaan bantuan.
"Kalau UNHCR kesulitan mencari tempat ya harus bikin surat ke Pemprov DKI, ini kan bukan persoalan sederhana. Ini bukan persoalan warga DKI. Kalau warga DKI, begitu kejadian langsung kita respons," ucap dia.
Saefullah mengatakan banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satunya aspek politik antarnegara.
"Ada aspek politik yang harus dikelola oleh Kemlu dengan instansi vertikal terkait lainnya. Jadi kita sedang menunggu dari Kemlu sama UNHCR diskusinya seperti apa, nanti apa yang Pemprov bisa lakukan," ujar dia.
(Baca juga: Pencari Suaka Mulai Berkemas dari Jalan Kebon Sirih)
Semalam, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Badan Kesatuan, Kebangsaan, dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta memindahkan para pencari suaka di Jalan Kebon Sirih ke Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Diketahui, para pencari suaka itu berasal dari berbagai negara, di antaranya Afghanistan, Sudan, Somalia, dan Australia.
"Kita sifatnya membantu, sebagai pemerintah daerah melihat manusia tidur pakai tenda apalagi tinggal di wilayah tempat perkantoran gitu, enggak baik," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa malam, 9 Juli 2019.
Prasetio mengaku bahwa dirinya tidak tega melihat para pencari suaka hidup luntang-lantung. Sudah lebih dari dua pekan mereka menduduki trotoar Jalan Kebon Sirih.
"Mereka ada 241 orang. Nanti akan dipindahkan ke Islamic Center. Masalah dia dengan UNHCR kita enggak ikut campur. Kita di sini hanya sebagai kemanusiaan," ungkapnya.
Selain tempat tinggal, para pencari suaka juga akan diberi makan gratis sehari tiga kali. Pemerintah juga memberikan pelayanan kesehatan bagi pencari suaka yang sakit.
"Kita kasih makan sehari tiga kali. Karena kan mereka juga enggak bisa bekerja di sini karena aturan perundang-undangan tidak boleh," ucap Prasetio.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap masalah pencari suaka cepat selesai. Dia tak ingin mereka kembali ke jalan, sebab mengganggu lalu lintas.
"Mereka kalau tuntutannya tidak dipenuhi UNHCR akan kembali lagi ke jalan. Tapi saya bilang jangan. Tempat ini ada aturannya. Apalagi ini kawasan Ring 1," pungkas Prasetio.
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta tak bisa sembarangan menangani pencari suaka di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pemprov harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan dengan United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kemenlu, Kemendagri, dan TNI, kita minta sarannya. Jam 3 sore ini Kemenlu akan rapat dengan UNHCR, kita tunggu seperti apa hasilnya," kata Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.
Menurut Saefullah, Pemprov bersedia memberikan tempat kepada para pencari suaka dengan syarat UNHCR mengajukan surat permintaan bantuan.
"Kalau UNHCR kesulitan mencari tempat ya harus bikin surat ke Pemprov DKI, ini kan bukan persoalan sederhana. Ini bukan persoalan warga DKI. Kalau warga DKI, begitu kejadian langsung kita respons," ucap dia.
Saefullah mengatakan banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satunya aspek politik antarnegara.
"Ada aspek politik yang harus dikelola oleh Kemlu dengan instansi vertikal terkait lainnya. Jadi kita sedang menunggu dari Kemlu sama UNHCR diskusinya seperti apa, nanti apa yang Pemprov bisa lakukan," ujar dia.
(Baca juga:
Pencari Suaka Mulai Berkemas dari Jalan Kebon Sirih)
Semalam, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Badan Kesatuan, Kebangsaan, dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta memindahkan para pencari suaka di Jalan Kebon Sirih ke Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Diketahui, para pencari suaka itu berasal dari berbagai negara, di antaranya Afghanistan, Sudan, Somalia, dan Australia.
"Kita sifatnya membantu, sebagai pemerintah daerah melihat manusia tidur pakai tenda apalagi tinggal di wilayah tempat perkantoran gitu, enggak baik," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa malam, 9 Juli 2019.
Prasetio mengaku bahwa dirinya tidak tega melihat para pencari suaka hidup luntang-lantung. Sudah lebih dari dua pekan mereka menduduki trotoar Jalan Kebon Sirih.
"Mereka ada 241 orang. Nanti akan dipindahkan ke Islamic Center. Masalah dia dengan UNHCR kita enggak ikut campur. Kita di sini hanya sebagai kemanusiaan," ungkapnya.
Selain tempat tinggal, para pencari suaka juga akan diberi makan gratis sehari tiga kali. Pemerintah juga memberikan pelayanan kesehatan bagi pencari suaka yang sakit.
"Kita kasih makan sehari tiga kali. Karena kan mereka juga enggak bisa bekerja di sini karena aturan perundang-undangan tidak boleh," ucap Prasetio.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap masalah pencari suaka cepat selesai. Dia tak ingin mereka kembali ke jalan, sebab mengganggu lalu lintas.
"Mereka kalau tuntutannya tidak dipenuhi UNHCR akan kembali lagi ke jalan. Tapi saya bilang jangan. Tempat ini ada aturannya. Apalagi ini kawasan Ring 1," pungkas Prasetio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
