Jakarta: Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi. Penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal di daerah telah disampaikan sejak tahun lalu.
"Rencana penonaktifan NIK sudah disosialisasikan sejak Maret 2023," ujar Kepala Dukcapil DKI Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Selasa, 5 Maret 2024.
Budi menjelaskan program penertiban administrasi kependudukan bukan pertama kali dilakukan. Program tersebut juga pernah dilakukan pada 2011.
"Sejak 2011 sampai dengan 2016 kita juga sudah menonaktifkan sebanyak 2,2 juta," jelasnya.
Namun, Budi menyebut penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap pada April mendatang. Pihaknya bakal menggelar kegiatan serupa setiap tahunnya.
"Agar masyarakat tertib administrasi kependudukan," ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai sosialisasi penertiban NIK warga Jakarta belum terlaksana secara maksimal. Sebab, minimnya sosialisasi.
"Berpotensi menimbulkan berbagai dampak, bukan hanya masalah DPT pemilu, tetapi masalah administrasi lainya seperti rekening bank, BPJS Kesehatan hingga zonasi sekolah," ungkap Rio.
Awalnya, penonaktifan NIK warga ber-KTP DKI yang telah pindah dijadwalkan pada Maret 2024. Namun, DPRD DKI merekomendasikan proses tersebut untuk ditunda.
Selain dianggap minim sosialisasi, penundaan penonaktifan NIK terjadi karena bertepatan dengan tahapan Pemilu 2024.
Jakarta: Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga
Jakarta minim sosialisasi. Penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal di daerah telah disampaikan sejak tahun lalu.
"Rencana penonaktifan NIK sudah disosialisasikan sejak Maret 2023," ujar Kepala Dukcapil DKI Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Selasa, 5 Maret 2024.
Budi menjelaskan program penertiban administrasi kependudukan bukan pertama kali dilakukan. Program tersebut juga pernah dilakukan pada 2011.
"Sejak 2011 sampai dengan 2016 kita juga sudah menonaktifkan sebanyak 2,2 juta," jelasnya.
Namun, Budi menyebut penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap pada April mendatang. Pihaknya bakal menggelar kegiatan serupa setiap tahunnya.
"Agar masyarakat tertib administrasi kependudukan," ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD
DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai sosialisasi penertiban NIK warga Jakarta belum terlaksana secara maksimal. Sebab, minimnya sosialisasi.
"Berpotensi menimbulkan berbagai dampak, bukan hanya masalah DPT pemilu, tetapi masalah administrasi lainya seperti rekening bank, BPJS Kesehatan hingga zonasi sekolah," ungkap Rio.
Awalnya, penonaktifan NIK warga ber-KTP
DKI yang telah pindah dijadwalkan pada Maret 2024. Namun, DPRD DKI merekomendasikan proses tersebut untuk ditunda.
Selain dianggap minim sosialisasi, penundaan penonaktifan NIK terjadi karena bertepatan dengan tahapan Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)