Catatan Akhir Tahun Kinerja Pj Gubernur DKI Heru Budi versi Dewan

Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta mengeluarkan catatan akhir tahun evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sepanjang 2023. Kebijakan Heru dinilai justru menyebabkan kinerja Pemerintah DKI Jakarta dan pelayanan masyarakat menurun. Apa saja yang menjadi sorotan dewan? Berikut beragam kebijakan Heri Budi Hartono yang dievaluasi. Pengaduan dan pelayanan masyarakat Salah satu yang menjadi sorotan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ialah kebijakan Heru seputar pengaduan masyarakat. Alih-alih meneruskan Jakarta Kita (JAKI) yang semakin mantap di tangan Anies Baswedan, Heru justru kembali menggunakan posko pengaduan fisik. "Posko pengaduan di Balai Kota setiap pagi dirasakan kurang efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja. Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," ujar Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, lewat keterangan tertulis, Minggu, 31 Desember 2023. Penghapusan anggaran jalur sepeda FPKS DPRD DKI juga menyayangkan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda. Hal ini menunjukkan ketidakberpihakan kepada masyarakat dan komunitas pesepeda. "Serta tidak mendukung upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta," katanya.     Subsidi transportasi umum dipangkas Pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) untuk PT Transjakarta, dianggap menunjukkan kurang berpihaknya Pj Gubernur pada transportasi publik, yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara. Fraksi PKS mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta. "Mengorbankan PSO untuk Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD, adalah hal yang kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi, daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktif nya," ucapnya.     WiFi gratis untuk warga berkurang Kebijakan PJ Gubernur Heru yang mengurangi jumlah titik penyediaan jaringan WiFi untuk masyarakat (Jak wifi), juga disayangkan. Sebab, penyediaan Jak Wifi ini diperlukan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. "Banyak masyarakat yang mengeluhkan dihilangkannya Jak Wifi, karena dibutuhkan untuk mengakses berbagai informasi, pendidikan maupun menunjang usaha kecil mereka," katanya. Pangkas penerima KJP Plus dan BPJS Kesehatan Heru juga dianggap secara sepihak mengurangi jumlah penerima KJP Plus, tanpa sosialisasi yang gencar dan tanpa konsultasi dengan DPRD DKI Jakarta. "Banyak masyarakat yang selama ini merasa terbantu dengan adanya KJP Plus di masa Gubernur Anies Baswedan, terkejut karena nama anaknya hilang sebagai penerima KJP Plus tanpa pemberitahuan sebelumnya," ucapnya. Kebijakan Heru untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI), tanpa sosialisasi terlebih dahulu juga menjadi sorotan FPKS. "Banyak masyarakat terkejut, ketika tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena kepesertaannya dinonaktifkan. Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta," katanya. Kebijakan jalan berbayar batal FPKS juga menyoroti tentang pemberlakuan jalan berbayar yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Padahal electronic road pricing yang sudah dikaji sejak era Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama ini juga sudah mantap di era Anies. “Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan yang lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” sambung Yani. Program pengurangan emisi yang perlu dibenahi Fraksi PKS mengakui program Heru tak semuanya bermasalah. Misalnya, program pengurangan polusi lewat upaya menekan emisi kendaraan. Kebijakan disinsentif parkir kendaraan yang tidak lulus uji emisi dinilai sudah cocok diberlakukan. Kebijakan ini juga sudah diterapkan di beberapa lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.  Namunm, kebijakan yang sangat positif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi masih bisa dioptimalka. "Fraksi PKS meminta agar penerapannya tidak untuk pengguna sepeda motor yang masyarakatnya sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah,” paparnya lagi.   Heru dinilai masih belum maksimal dan serius mengatasi polusi udara. Pemprov DKI melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara masif, razia uji emisi menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit. Sayang, kebijakan ini tidak serius dalam realisasi.  “Upaya yang dilakukan tersebut bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah,” jelasnya. Kebijakan pelatihan tenaga kerja baru perlu dibenahi Pelatihan Dinas PPKUKM dan Disnakertrasen dinilai monoton dan terlalu seragam di seluruh wilayah kota. Padahal, pelatihan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah kota. Terutama, pelatihan harus link and match dengan kebutuhan BUMD dan perusahaan swasta. “Juga Disnakertransen bisa membuat aturan agar perusahaan-perusahaan di Jakarta mengutamakan karyawan yang ber-KTP Jakarta,” tegas Yani.