Jakarta: Tertutupnya rencana anggaran daerah DKI Jakarta dianggap sebagai kemunduran. Gubernur DKI Anies Baswedan tak menerapkan asas pemerintahan yang baik untuk memimpin daerah.
"Yang dipraktikkan Pak Anies bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik," kata juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Rian Ernest di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2019.
Dia kecewa karena Anies tak mengedepankan transparansi dan menutupi rancangan APBD DKI. Padahal keterbukaan menjadi benteng tangguh untuk menghadapi korupsi.
Di sisi lain, Rian juga melihat jabatan-jabatan terkait menjadi tumbal Anies yang tak transparan. Misalnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Edy Junaidi yang mundur dari jabatannya.
"Tidak ada pejabat mundur kalau sejak awal proses penganggaran dokumen diunggah ke publik," ujarnya.
Rian menyesalkan mundurnya dua kepala dinas tersebut. Dia mendorong Anies bertanggung jawab menjaga uang rakyat.
"Dengan menjaga uang rakyat saya yakin ini semua tidak akan terjadi," pungkas Rian.
Hingga kini, Pemprov DKI tak membuka rancangan APBD 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta tak kunjung mengunggah dokumen rancangan anggaran DKI. Padahal sudah berkali-kali mereka disurati terkait hal ini.
"Kami sudah bersurat keempat kalinya pada Bappeda untuk mengunggah dokumen di situs APBD DKI," kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2019.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ob3xPeJk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Tertutupnya
rencana anggaran daerah DKI Jakarta dianggap sebagai kemunduran. Gubernur DKI Anies Baswedan tak menerapkan asas pemerintahan yang baik untuk memimpin daerah.
"Yang dipraktikkan Pak Anies bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik," kata juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Rian Ernest di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2019.
Dia kecewa karena Anies tak mengedepankan transparansi dan menutupi rancangan APBD DKI. Padahal keterbukaan menjadi benteng tangguh untuk menghadapi korupsi.
Di sisi lain, Rian juga melihat jabatan-jabatan terkait menjadi tumbal Anies yang tak transparan. Misalnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Edy Junaidi yang mundur dari jabatannya.
"Tidak ada pejabat mundur kalau sejak awal proses penganggaran dokumen diunggah ke publik," ujarnya.
Rian menyesalkan mundurnya dua kepala dinas tersebut. Dia mendorong Anies bertanggung jawab menjaga uang rakyat.
"Dengan menjaga uang rakyat saya yakin ini semua tidak akan terjadi," pungkas Rian.
Hingga kini,
Pemprov DKI tak membuka rancangan APBD 2020. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta tak kunjung mengunggah dokumen rancangan anggaran DKI. Padahal sudah berkali-kali mereka disurati terkait hal ini.
"Kami sudah bersurat keempat kalinya pada Bappeda untuk mengunggah dokumen di situs APBD DKI," kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
