Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat integrasi sistem angkutan umum. Mereka menargetkan integrasi angkutan di Ibu Kota rampung pada 2020.
"Kami mendapat penugasan untuk merealisasikan integrasi seluruh layanan angkutan umum di Jakarta maksimal tahun 2020 sebanyak 10.047 unit armada," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 6 Juli 2019.
Syafrin menyebut, jumlah itu mencakup angkutan umum reguler dari berbagai ukuran. Sejauh ini, terdapat 3.359 armada yang tergabung dalam sistem Jak Lingko, yakni 1.779 unit bus besar, 420 unit bus sedang, 1.160 unit bus kecil.
Dia berharap tidak ada lagi angkutan umum berusia tua yang beroperasi pada 2020. Hal itu, kata Syafrin, sesuai dengan semangat Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 66 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara Jakarta.
"Tujuan kami tentu tidak ada lagi yang namanya polusi udara, sumber pencemar dari transportasi angkutan umum dan aspek asap mengebul," tuturnya.
Selain itu, Syafrin menargetkan seluruh layanan angkutan umum mencakup 90 persen area di Jakarta di 2020. Dia ingin masyarakat beralih dan memanfaatkan integrasi angkutan umum.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono mengungkapkan anggaran Rp3,2 triliun dikucurkan untuk TransJakarta. Jumlah itu akan digunakan sebagai public service obligation (PSO), atau kewajiban pelayanan publik.
"Inilah bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta mendukung TransJakarta agar warga terinsentif, agar warga terdorong untuk naik angkutan umum massal," kata Agung.
Dia menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan 50 persennya atau sekitar Rp1,6 triliun untuk belanja armada baru. Sedangkan sisanya digunakan untuk mengelola ekosistem oeprasional angkutan umum berbasis trayek di Jakarta.
Baca: Pemprov DKI Fokus Integrasi Angkutan Jak Lingko
Agung menyebut besaran PSO dari Pemprov DKI meningkat hampir 10 kali lipat sejak 2011. Kala itu, Pemprov DKI menganggarkan Rp333 miliar.
"Kita tidak melihat sebagai sebuah subsidi, di mana pemerintah menalangi biaya penyelenggaraan transportasi umum. Tapi bagi Transjakarta ini adalah bentuk Pemprov DKI Jakarta membiayai para pelanggan," tutur Agung.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp3,2 triliun untuk mempercepat integrasi sistem angkutan umum. Mereka menargetkan integrasi angkutan di Ibu Kota rampung pada 2020.
"Kami mendapat penugasan untuk merealisasikan integrasi seluruh layanan angkutan umum di Jakarta maksimal tahun 2020 sebanyak 10.047 unit armada," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 6 Juli 2019.
Syafrin menyebut, jumlah itu mencakup angkutan umum reguler dari berbagai ukuran. Sejauh ini, terdapat 3.359 armada yang tergabung dalam sistem Jak Lingko, yakni 1.779 unit bus besar, 420 unit bus sedang, 1.160 unit bus kecil.
Dia berharap tidak ada lagi angkutan umum berusia tua yang beroperasi pada 2020. Hal itu, kata Syafrin, sesuai dengan semangat Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 66 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara Jakarta.
"Tujuan kami tentu tidak ada lagi yang namanya polusi udara, sumber pencemar dari transportasi angkutan umum dan aspek asap mengebul," tuturnya.
Selain itu, Syafrin menargetkan seluruh layanan angkutan umum mencakup 90 persen area di Jakarta di 2020. Dia ingin masyarakat beralih dan memanfaatkan integrasi angkutan umum.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono mengungkapkan anggaran Rp3,2 triliun dikucurkan untuk TransJakarta. Jumlah itu akan digunakan sebagai public service obligation (PSO), atau kewajiban pelayanan publik.
"Inilah bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta mendukung TransJakarta agar warga terinsentif, agar warga terdorong untuk naik angkutan umum massal," kata Agung.
Dia menjelaskan anggaran tersebut dialokasikan 50 persennya atau sekitar Rp1,6 triliun untuk belanja armada baru. Sedangkan sisanya digunakan untuk mengelola ekosistem oeprasional angkutan umum berbasis trayek di Jakarta.
Baca: Pemprov DKI Fokus Integrasi Angkutan Jak Lingko
Agung menyebut besaran PSO dari Pemprov DKI meningkat hampir 10 kali lipat sejak 2011. Kala itu, Pemprov DKI menganggarkan Rp333 miliar.
"Kita tidak melihat sebagai sebuah subsidi, di mana pemerintah menalangi biaya penyelenggaraan transportasi umum. Tapi bagi Transjakarta ini adalah bentuk Pemprov DKI Jakarta membiayai para pelanggan," tutur Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
