Rencana Penempatan PKL di Trotoar Harus Dikaji Komprehensif

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengkaji secara komprehensif rencana mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berdagang di trotoar. Jangan sampai kebijakan itu justru menimbulkan polemik. "Sebenarnya kalau kita lihat apa yang disampaikan Pemda DKI ini juga nanti menjadi polemik," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2020. Rencana mengizinkan PKL berdagang di trotoar Ibu Kota dinilai memiliki sisi positif dan negatif. Keuntungannya dapat menggerakkan perekonomian, khususnya menengah ke bawah. "Menjaga kelangsungan pedagang saya pikir," kata dia. Di sisi lain, dia khawatir kebijakan ini justru menyebabkan masalah pada arus lalu lintas. Seperti penyebab kemacetan. "Jangan sampai kemudian menyebabkan kemacetan seperti yang lalu," kata dia. Baca: Koalisi Pejalan Kaki Tolak Trotoar Jadi Lapak Pedagang   Dia meminta rencana ini diformulasikan secara matang. Terutama melihat kondisi lintasan pejalan kaki yang cocok dianggap pas sebagai tempat PKL berdagang. "Itu juga diformulasikan trotoar mana yang boleh dan tidak boleh (PKL berdagang)," ujar dia. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjualan di trotoar. Kebijakan tersebut menunggu rekomendasi dari sejumlah instansi. "Lagi kita kaji rekomendasinya terkait lokasi/trotoar yang bakal jadi tempat berjualan," ucap Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2020.